Ustadz Dani Muhtada MPA. PhD

25 Jumadil Awal 1443 / 29 Desember 2021



Dinamika Penerapan Syariat Islam di Indonesia

Kalau kita lihat penerapan syariat islam di Indonesia itu ada 5 fase.

– Fase Pra Kemerdekaan
– Fase Masa Transisi, masa dimana kita baru merdeka tapi Belanda masih mencoba menjajah kembali, sampai tahun 1949
– Era Orde Lama
– Era Orde Baru, jamannya Pak Harto.
– Era Reformasi

Fase Pra Kemerdekaan

Karena kesadaran bahwa syariat islam itu merupakan sesuatu yang harus diterapkan oleh seorang muslim, baik sisi individual maupun sisi kolektif. Maka ketika Jepang membentuk BPUPKI yang bertugas untuk menyiapkan tentang Dasar Negara itu para Tokoh-Tokoh islam yang tergabung di dalamnya juga berusaha untuk membuat supaya negara yang akan didirikan itu menerapkan Syari’at Islam.

Dan disana seperti telah kita ketahui ada banyak perdebatan. Perdebatannya sangat panjang yang tidak bisa diputuskan di masa sidang pertama, kemudian sampai dibentuk Panitia Kecil Panitia Delapan dan Panitia Sembilan.

Panitia itu kemudian merumuskan apa yang kemudian kita kenal sebagai Piagam Djakarta, dimana di dalamnya ada kata-kata : “dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Kalimat ini diusulkan oleh para pendahulu kita, tokoh-tokoh islam karena mereka menyadari bahwa yang namanya syariat itu tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif sehingga perlu peran negara untuk mendorong masyarakatnya yang beragama islam untuk menjalankan syariat Islam.

Kesepakatan Panitia Sembilan ini dibawa ke masa sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dimana didalamnya masih terdapat penolakan oleh anggota- anggota BPUPKI yang lain.

Kalau kita buka sejarah ada beberapa tokoh yang menolak : Johannes Latuharhary , Wongsonegoro, Djajaningrat.

Mereka berpendapat bahwa kata-kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” , bisa mengancam eksistensi pemeluk agama lain dan adat istiadat.

Tapi para tokoh islam waktu itu berhasil meyakinkan bahwa penerapan Syariat Islam itu tidak akan membuat penganut agama lain terdiskriminasi kewarganegaraan.

Pada sidang yang kedua ini juga disepakati tentang Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama islam. Termasuk klausul agama negara adalah agama islam. Yang mengusulkan adalah KH Wahid Hasyim dari NU.

Karena itu ada beberapa kesepakatan yang menjanjikan bahwa penerapan Syariat Islam Indonesia tidak akan mengalami kendala nanti ketika negara Indonesia merdeka.

Kesepakatannya :

1. Tidak mengubah Piagam Djakarta, karena Piagam Djakarta akan dijadikan sebagai Dasar Negara. Pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya memuat sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”

2. Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli yang beragama islam. Ini juga disepakati oleh Para Pendiri Negara dalam sidang BPUPKI.

3. Islam adalah agama Negara. (The official religion)

4. Negara berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Ini adalah kesepakatan di dalam sidang BPUPKI, yang mana BPUPKI itu bertugas menyiapkan Dasar Negara kita atau fondasi di atas mana negara itu akan dijalankan.

Disini kita melihat bahwa para Tokoh islam, founding fathers kita mencoba membuat fondasi yang menurut mereka bisa menjamin bahwa syariat islam bisa diterapkan di Indonesia terutama terhadap para pemeluknya.

Tetapi yang kita tahu di dalam sejarah, kesepakatan itu kemudian dimentahkan atau tidak jadi, karena ketika Indonesia diproklamasikan kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 ada sidang PPKI, Bung Hatta didatangi oleh opsir Jepang yang membawa pesan dari Indonesia Timur bahwa wakil-wakil Protestan dan Katholik keberatan dengan 7 kata di belakang Ketuhanan, dalam Piagam Djakarta itu.

Kalau PPKI menyetujui kesepakatan BPUPKI yang ditetapkan di dalam Konstitusi, Undang-Undang Dasar kita, mereka khawatir tidak bisa bergabung dengan negara yang baru saja diproklamasikan.

Kemudian Bung Hatta demi alasan kebersamaan melobby empat tokoh islam : Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), KH Wahid Hasyim (NU), Kasman Singodimejo dan Teuku Hasan dari Aceh yang kemudian mereka menyetujui beberapa perubahan.

Perubahannya :

1. Kata Mukaddimah di dalam pembukaan diganti dengan Pembukaan.

2. Dalam Piagam Djakarta, anak kalimat : “Berdasarkan kepada KeTuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi “Berdasarkan kepada KeTuhanan Yang Maha Esa”.

3. Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama islam”, kata-kata “dan beragama islam” dicoret.

4. Pasal 29 ayat 1 juga disesuaikan dengan pembukaan.

Kesimpulan dari perubahan itu

1. Dari sini kita memulai negara ini dengan Dasar Negara yang tidak mengandung privilege atau memberikan hak istimewa bagi agama islam sebagai agama Negara. Jadi semua agama kedudukannya sama.

2. Tidak ada kewajiban bagi negara untuk menerapkan Syari’at Islam, bahkan kepada pemeluk-pemeluknya.

3. Ini juga menegaskan bahwa relasi agama dan negara di Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara yang anti agama. Jadi negara yang mengakomodasi agama-agama yang diakui negara, tetapi tidak memberi hak istimewa terhadap agama tertentu.


Fase Masa Transisi dan Era Orde Lama

Tetapi karena sebagian besar kita meyakini bahwa syariat Islam itu merupakan suatu yang harus diterapkan, tidak hanya aspek individu tapi juga aspek kolektif, ide untuk mengadopsi syariat islam sebagai sebuah Dasar Negara itu terus menerus didengungkan.

Termasuk setelah Belanda mengakui Kedaulatan. Pada jaman orde lama di Konstituante muncul Faksi-faksi :
Faksi Islam, Faksi Pancasila dan Faksi Sosial Ekonomi.

Faksi Islam menginginkan Konstitusi mengakomodasi gagasan syariat islam. Tapi Faksi yang lain tidak.
Ini cerita yang sudah sering kita dengar, dan ternyata hasilnya tidak ada kemajuan.


Era Orde Baru

Termasuk pada masa Orde Baru, dimasa-masa awal sikapnya tidak bersahabat dengan apa-apa yang berbau islam.

Bapak/ibu yang sudah senior mungkin mengalami langsung bagaimana ketidak-ramahan Pemerintahan Orde Baru terhadap islam di awal Paro pertama tahun Pemerintahan

– Ada fusi partai-partai yang beragama islam digabungkan jadi satu menjadi Partai P3.
Kelihatannya biar tampak kuat, tapi sebenarnya penggabungan itu menyisakan friksi-friksi di intern partai itu.

– Ada kebijakan massa mengambang (floating mass policy) dimana masyarakat tidak boleh berpolitik praktis kecuali 5 tahun sekali dalam sebuah pesta demokrasi bernama Pemilu.

– Semua PNS juga harus punya monoloyalitas, loyalitas tunggal pada Golkar.

– Ada pelarangan simbul-simbul keagamaan di instansi-instansi Pemerintah maupun sekolah-sekolah Negeri.

Dulu pernah ada kasus pelarangan jilbab. Di Bogor pernah ramai seorang siswi yang mengenakan jilbab mendapatkan sangsi.

Ini terjadi diparo pertama Pemerintahan Orde Baru. Kalau kita bicara Orde Baru itu masanya 32 tahun, antara tahun 1970 an sampai 1980 an akhir sikap Pemerintah Orde Baru terhadap islam “kurang ramah”.

Baru setelah paro kedua Pemerintah Orde Baru mulai bersikap agak ramah. Misalnya ditunjukkan dengan lahirnya UU Nomer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengurus sengketa waris, sengketa nikah antara orang-orang yang beragama islam mendapatkan legitimasi yang kuat.

2. Ada Instruksi Presiden nomer 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
Kompilasi hukum islam merupakan “Undang-Undang positif” islam yang terkait dengan Pernikahan, Waris, Wakaf.

3. Ijin Pembukaan Bank Islam.
Kita masih ingat Bank Muamalat di Indonesia yang pertama dibuka pada tahun 1992 pada zaman Pemerintahan Pak Harto pada paro kedua waktu Pemerintah Orde Baru.


Era Reformasi

Di Era Reformasi kita menyaksikan gelombang keinginan untuk menerapkan Syari’at Islam yang lebih luas.

1. Ada gagasan untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta.
Kita tidak pernah berfikir untuk menghilangkan persepsi bahwa yang namanya islam itu sifatnya individu dan kolektif.

Doktrin yang terkenal : Al islam huwa al Din wa al Dauwlah. (Islam itu ya agama ya negara)
Ini tidak bisa diterapkan oleh individu. Harus oleh institusi yang lebih luas.
Maka pada masa ini selain ada ide untuk menghidupkan Piagam Jakarta yang juga gagal, tapi ada kemunculan di level Nasional Undang Undang Syariah.

Undang-Undang yang mengakomodasi Prinsip-Prinsip dan juga Pengamalan Syariat Islam di level nasional. Misalnya UU tentang Zakat, UU tentang Wakaf, UU tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah , UU tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU tentang Jaminan Produk Halal, UU tentang Pesantren.

Berbagai macam Undang-Undang ini merupakan UU yang sifatnya terinspirasi oleh Syariat Islam yang mencoba untuk menerapkan syariat islam itu di level yang lebih positif.
Ini setelah kegagalan beberapa tokoh untuk mencoba menghidupkan kembali gagasan Piagam Jakarta di Sidang-Sidang MPR tahun 2000-2001.

Akhirnya mereka mengambil jalan tengah, menghidupkan syariat islam, norma- norma hukum islam dalam bentuk Undang-Undang agar nanti bisa diterapkan.

Kita juga mendengar istilah Perda Syariah, meskipun istilah ini secara akademik keliru karena memang tidak ada istilah official Perda Syariah. Perda Syariah merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Media untuk menyebut Produk-Produk Hukum Daerah yang dianggap punya asosiasi dengan syariah atau dengan norma hukum islam.

Yang menarik di Indonesia ini, tahun 1999 jumlah Perda Syariah hanya ada 4. Tetapi sampai tahun 2013 berkembang menjadi minimal 422 di 174 Kabupaten dan Kota di 29 Provinsi dari 34 Provinsi yang ada.
Ini yang saya temukan melalui berbagai penelusuran.

Jenisnya macam-macam, ada yang terkait dengan moralitas, misalnya terkait dengan Minuman Keras, tentang Usaha Kos-kosan untuk menghindarkan perzinaan.
Kemudian ada Perda tentang Zakat, Perda tentang Literasi Al Qur’an, tentang Madrasah Diniyah, tentang Keimanan, Busana Muslim dan lain-lain.

Dari berbagai macam klasifikasi itu, prosentase yang paling besar dari kategori Moralitas, diikuti dengan kategori Perda Zakat, dan Perda tentang Keimanan. Kemudian tentang Keuangan Islam : BMT, BPRS. Kemudian Perda tentang Pendidikan islam : Madrasah Diniyah, Baca Tulis Al Qur’an, Perda Busana Muslim dan lain-lain.

Sementara kalau melihat kantong- kantong penyebarannya ada di 8 Provinsi yang banyak : Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Banten.

Kalau Aceh memang khusus karena dia mendapatkan status Daerah Istimewa yang memang memiliki otonomi khusus dimana syariat islam memang berlaku disana.


Mengapa Perda-Perda Syariah Menjamur?

Beberapa Theori :

1. Upaya islamisasi di Tingkat lokal setelah kegagalan di Tingkat nasional.
2. Dorongan politik electoral
3. Kekuatan Jaringan Islam lokal
4. Otonomi Daerah

Ikhtitam

Ada dua pendekatan dalam menerapkan hukum islam :
– Legal Formal (Formalistis)
– Ideal Moral (Substantif)

Penerapan Syariat Islam di Indonesia perlu lebih berorientasi pada norma yang lebih Substantif.
– Orientasi pada Maqashid Al Syari’ah dan nilai-nilai yang absolute universal dalam islam.
– Lebih relevan dengan kharakter sosial dan politik masyarakat Indonesia


Keuntungan dan Kerugian

Kalau hukum positif Indonesia terilhami atau terinspirasi oleh Prinsip-Prinsip Syariat maka sebagai orang islam, melaksanakan Syariat Islam itu kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.
Kita bisa menerapkan apa yang kita yakini benar. Hidup kita sesuai dengan garis yang kita yakini benar.

Contoh yang paling sederhana adalah Hukum Perkawinan. Jika tidak ada Hukum Perkawinan maka orang bisa punya pendapat berbeda :
– Kenapa orang beda agama tidak diijinkan menikah?
– Kenapa di Indonesia dilarang perkawinan sesama jenis.

Karena Hukum Perkawinan kita UU Nomer 1 tahun 1974 adalah Hukum yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Sehingga setiap orang yang ada di Indonesia tidak boleh menikah dengan sesama jenis (lesbian, homo sex).

Hukum ini sesuai dengan maqoshid syari’ah. Maqoshid syari’ah dibuat untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka harapan akan terwujudnya suatu masyarakat yang adil, makmur dan diridhoi oleh Allah lebih terjamin.

Bagi yang tidak beragama islam, kalau menurut perspektif kita, mereka juga untung karena hak-hak mereka terlindungi. Contohnya, kita berkeyakinan bahwa Ekonomi Islam adalah ekonomi yang non ribawi. Riba itu dilarang oleh agama karena dia sifatnya exploitatif, menindas. Karena itu perlu dikembangkan Sistem Ekonomi yang lebih berkeadilan.

Jika Ekonomi Islam diterapkan di Negara kita maka ekonomi itu lebih terasa keadilannya, tidak hanya bagi umat islam, tapi juga bagi masyarakat yang lain. Karena syariat Islam itu bukan hanya syariat untuk umat islam saja tapi juga untuk non islam.

Bedanya bagi umat islam keuntungannya tidak hanya duniawi, tapi juga keuntungan ukhrowi. Sedangkan bagi mereka non muslim hanya akan mendapatkan keuntungan duniawi.

Bagi non muslim bisa saja mereka tidak percaya bahwa hal itu akan menguntungkan mereka, karena memang tidak adanya keyakinan itu. Mereka tidak percaya bahwa dengan syariat Islam mereka akan terjaga pula haknya. Mereka khawatir kalau syariat Islam diterapkan maka hak-hak mereka akan dikurangi. Mereka akan terdiskriminasi menjadi second class. Itu yang disuarakan mereka.

Sebenarnya kekhawatiran mereka tidak benar, karena Rasulullah pernah mengatakan :

مَنْ آذَى ذِمِّيًا فَقَدْ آذَانِيْ، وَمَنْ آذَانِيْ فَقَدْ آذَى اللهِ

“Barangsiapa menyakiti seorang zimmi (non Muslim yang tidak memerangi umat Muslim), maka sesungguhnya dia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah.” (HR Thabrani)

Kalau kita melihat Sejarah islam sejak jaman Rasulullah sampai jaman khalifah , terutama Khulafaur Rasyidin, hak-hak non muslim itu terjaga.

Di Madinah itu terbagi atas beberapa macam kelompok :
Kelompok Muslim : Muhajirin dan Anshor.
Kelompok Musyrik : Auz dan Khozroj
Kelompok Yahudi : Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Khuraizah dan lainnya.
Tapi mereka disatukan oleh Nabi Muhammad sebagai Pemimpin.

Mereka dapat hidup berdampingan, sampai akhirnya Rasulullah memerangi beberapa kelompok karena mereka keluar dari barisan, berkhianat kepada Nabi Muhammad.
Sepanjang mereka bersepakat terhadap tata-tertib , atau regulasi yang disepakati mereka punya kewajiban dan hak-hak yang sama.

Tentu ini kembali ke perspektif mereka. Apa yang kita yakini benar belum tentu diyakini oleh mereka.
Jadi untung rugi penerapan syariat islam bagi non muslim jawabannya masih sangat relatif.

Semoga bermanfaat
Barokallohu fikum

#SAK



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here