Dr. Jawade Hafidz, SH, MH

20 Robi’ul Awal 1443 / 27 Oktober 2021

Berbicara tentang hukum nikah beda agama memang sekarang ini belum menjadi persoalan heboh, tetapi pada suatu ketika, ketika ada persoalan yang terjadi pada seorang Tokoh, maka akan menjadi suatu persoalan yang heboh.

Oleh karena itu saya akan mencoba melihat persoalan nikah beda agama ini dari 4 aspek. Karena kalau kita bicara tentang nikah beda agama, khususnya perkawinan tentu 4 aspek ini haruslah menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil satu kesimpulan tentang nikah beda agama itu apakah diperbolehkan atau tidak.

1. Aspek Filosofis.

Kalau kita bicara tentang nikah beda agama dalam perspektif filosofis, tentu di dalam nikah sebagaimana kita fahami adalah satu peristiwa yang sakral, yang suci diantara kedua anak Adam yang berlainan jenis kelamin. Yang akan membentuk satu keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.

Semua orang memahami dan menghendaki itu di dalam tujuan perkawinannya. Ini terlepas apakah dia berada pada umat yang beragama Islam, atau Kristen ,Katholik, Hindu atau Buddha. Secara filosofis tujuan mereka melangsungkan suatu pernikahan tentu menghendaki ada bentuk satu keluarga yang baru yang dalam islam disebut keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Keluarga yang harmonis, damai, tenteram dan sejuk.

Dan di dalam menjalani rumah tangga itu dalam suatu pernikahan tentu mereka juga menginginkan diberikan suatu keturunan oleh Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Itu sekilas secara filosofis tentang hakekat nikah atau perkawinan.

2. Aspek Yuridis

Tentu pendekatannya adalah pendekatan hukum. Kalau bicara tentang pendekatan hukum, ada dua hal :
– Hukum yang berlaku dalam suatu agama. (Hukum islam)
– Hukum yang berlaku dalam suatu negara. (Hukum positif).

Disinilah letak persoalan yang mendasar dari aspek hukum beda agama di dalam suatu peristiwa pernikahan atau perkawinan.
Aspek Yuridis inilah yang akan menentukan sah atau tidak sahnya suatu peristiwa perkawinan yang terjadi. Karena dalam hukum itu ada perangkat-perangkat/ persyaratan formal yang harus dipenuhi.

Bahkan di dalam Hukum Islam ada persyaratan-persyaratan Akidah/ Ketauhidan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak ketika akan melangsungkan suatu pernikahan.

Saya kira demikian pula pada penganut agama lain, mereka juga memperhatikan dari aspek Hukum agama yang mereka yakini. Pada saat yang sama juga mereka harus memperhatikan dan tunduk pada Hukum positif yang berlaku dalam satu negara.

Aspek yuridis inilah yang nanti akan memastikan apakah sah atau tidak sepasang suami isteri, sepasang anak Adam yang berlainan jenis yang akan melangsungkan pernikahan.

Yang menentukan adalah aspek yuridisnya. Bagaimana negara menilai perkawinan yang dilakukan oleh warga negaranya. Bagaimana agama menilai umatnya yang akan melangsungkan perkawinan.

3. Aspek Prosedur Administrasi.

Semua warga negara, semua umat yang akan melangsungkan pernikahan tentu harus memperhatikan juga aspek tata cara, mekanisme, persyaratan-persyaratan administrasi yang ditentukan oleh negara terhadap warga negaranya yang akan melangsungkan suatu pernikahan.

Juga ada persyaratan-persyaratan prosedur administrasi yang ditentukan oleh masing-masing agama ketika umatnya akan melangsungkan suatu pernikahan.

Umat islam pasti tahu prosedur administrasi apa saja yang harus dipenuhi oleh umatnya ketika akan melangsungkan suatu pernikahan.
Kebenaran dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan akan sangat diteliti. Apakah memang dokumen-dokumen sudah benar.

Lalu kepada siapa akan melakukan permohonan untuk melakukan pernikahan, negara telah mengaturnya. Misalnya bagi umat islam ketika akan melangsungkan pernikahan , tentu warga negara harus datang melapor, menyampaikan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi, sebelum dilangsungkannya pernikahan.

Dalam islam, sebelum dilangsungkannya peristiwa ijab kabul.
Dalam agama lain sebelum dilangsungkannya proses Prosesi Pernikahan menurut agama yang mereka yakini.
Jadi persoalan prosedur administrasi yang merupakan faktor yang harus dipenuhi ketika akan melangsungkan suatu pernikahan.

4. Aspek Sosiologis

Mengapa persoalan pernikahan itu harus memperhatikan aspek Sosiologis ? Karena kita hidup dalam suatu komunitas bangsa yang terdiri dari sekian banyak manusia.

Sekian banyak manusia itu mereka memiliki latar belakang, cara pandang, mereka mempunyai penilaian masing- masing. Dan mereka mempunyai keyakinan masing-masing di dalam memahami suatu persetujuan pernikahan menurut agama yang mereka yakini.

Kalau saya akan bicara tentang pernikahan secara umum, tentu saya memandang 4 aspek ini merupakan sesuatu yang harus dipenuhi supaya kelangsungan peristiwa pernikahan ke depan sampai dengan paska pernikahan tidak meninggalkan persoalan-persoalan baru. Baik persoalan dalam aspek agama maupun persoalan dalam aspek negara.

Sebagai contoh, misalnya apabila akan melangsungkan pernikahan tetapi ada persoalan sosiologis yang tidak terselesaikan. Maka akan menjadi masalah. Persoalan prosedur tidak dipenuhi, juga akan menjadi masalah. Apalagi persoalan yuridis pasti akan batal pernikahannya.

Inilah mengapa saya mengatakan bahwa berbicara persoalan pernikahan memang terlebih dahulu harus difahami secara komprehensif dan mendalam terhadap 4 aspek ini. Mulai dari Filosofis, Yuridis, Prosedur Administrasi dan Sosiologisnya.

Problematika Pernikahan Beda Agama

Kita sama-sama mengetahui bahwa masalah pernikahan beda agama di tengah masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, heterogen dari aspek agama yang diyakininya, heterogen dari aspek sukunya, heterogen dari aspek adat- istiadatnya, heterogen dari cara pandangnya dan seterusnya.

Heterogenitas masyarakat dalam suatu negara mengakibatkan terjadinya pro dan kontra dalam realitas suatu negara ketika kita bicara tentang pernikahan beda agama.

Problematika itu tidak hanya terjadi dalam negara seperti di Indonesia. Di negara-negara yang lain pun juga mengalami hal yang sama.
Mengalami problem-problem yang sama, cuma bedanya adalah kuantitas dan tingkat kedalaman persoalan yang terjadi di masing-masing negara tentang pernikahan beda agama.

Bagi bangsa Indonesia, yang secara kuantitatif, mayoritas warga negaranya adalah beragama islam, ada satu lembaga yang menjadi representasi umat islam, yang memadukan seluruh potensi umat islam melalui lembaga-lembaga yang dibangun dan dikembangkan oleh umat islam di negara kita Indonesia. Terhimpun dalam satu wadah yang disebut dengan MUI.

Saya melihat keberadaan MUI sebagai representasi keterwakilan lembaga- lembaga Islam di Indonesia. Juga memberikan perhatian yang sangat serius, terkait dengan pernikahan beda agama.

Keseriusan MUI dalam mengkritisi peristiwa pernikahan beda agama di Indonesia, ini menunjukkan bahwa masalah pernikahan beda agama tidak bisa dinilai sebagai masalah yang sederhana. Tapi harusnya dipandang sebagai sesuatu masalah yang fundamental, yang tidak bisa ada kelonggaran-kelonggaran sedikitpun di dalam pelaksanaan pernikahan itu.

Karena akibat dari pernikahan itu akan melahirkan generasi baru yang berperilaku-berperilaku sesuai dengan eranya. Sehingga persoalan tata cara di dalam pelaksanaan pernikahan harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat-sangat serius. Sebagaimana seriusnya MUI.

Kita sama-sama tahu bahwa di dalam masyarakat kadang kita jumpai terjadi polemik tentang pernikahan beda agama : Apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan, apakah haram atau halal.

Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama boleh. Tentu dengan argumentasi mereka, dengan cara pandang mereka.
Di pihak lain berpandangan bahwa pernikahan beda agama haram hukumnya.

Saya memandang, bahwa islam berada pada posisi pernikahan beda agama itu haram hukumnya. Karena itu akan mempengaruhi tentang kesucian di dalam menjalankan suatu bahtera rumah tangga di antara suami isteri yang pada akhirnya akan melahirkan satu keturunan.

Tetapi fakta sosial, kita juga tidak bisa menafikkan realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.
Tidak sedikit kita jumpai dalam masyarakat terjadi pernikahan beda agama. Misalnya beberapa artis yang tidak perlu saya sebutkan namanya satu-persatu yang kita tahu, nanti bisa terkena Pasal ITE.

Tetapi secara faktual realitas sosial, kita tidak bisa menafikkan bahwa memang kenyataannya terjadi. Pernikahan beda agama di dalam masyarakat kita. Bisa laki-lakinya beragama islam, wanitanya beragama lain, atau sebaliknya, wanitanya beragama lain dan laki-lakinya beragama islam. Mereka bisa melangsungkan perkawinan.

Pertanyaannya atas dasar apa mereka bisa melangsungkan perkawinan?
Itu yang sama-sama perlu kita coba fikirkan dan mencari jawaban yang tepat. Karena kalau kita larikan kepada Hukum Islam, menurut saya persoalan pernikahan beda agama itu sangat dilarang, bahkan haram.

Hukumnya final, menurut saya.
Islam memandang bahwa dilarang keras bahkan haram dilangsungkan pernikahan diantara calon mempelai yang beda agama.
Apa filosofinya? Apa alasannya dilarang bahkan diharamkan nikah beda agama?

Mohon maaf, saya tidak terlalu pandai untuk menjelaskan persoalan ini, tetapi paling tidak saya berada dalam posisi bahwa alasan mengapa islam mengharamkan nikah berbeda agama tentu karena secara tegas dan jelas di dalam Kitab Suci Al Qur’an sudah dinyatakan bahwa memang tidak dibolehkan anak Adam melangsungkan pernikahan beda agama.

Secara rasional, mengapa dilarang menikah beda agama dalam islam? Karena memang akan ada akibat- akibat yang muncul di kemudian hari dari aspek kesehatan misalnya.
Bagaimana islam mengatur umatnya untuk selalu hidup bersih. Bersih lahir, bersih batin. Bersih fisik, bersih rohani.

Sampai kepada persoalan rumah tangga, persoalan hubungan diantara pasangan suami isteri itu sangat- sangat mengutamakan kebersihan, kesucian. Karena itu adalah bagian dari ajaran yang harus senantiasa kita jalankan dengan sebaik-baiknya.

Pro dan Kontra Perkawinan Beda Agama

Memang kita sering menemukan terjadi pendapat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat tentang perkawinan beda agama.

Bagi yang kontra, dia akan berfihak kepada pendapat baik menurut UU Perkawinan, itu adalah pandangan Pemerintah yang dituangkan di dalam UU Perkawinan dan yang lebih utama adalah ada di dalam nas di dalam Kitab Suci Al Qur’an.

Di dalam UU Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 mengatakan bahwa :
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya.

Berangkat dari Pasal 2, UU Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diadopsi oleh negara, diperkuat oleh negara. Karena UU Nomer 1 tahun 1974 adalah produk resmi yang dilahirkan oleh lembaga pembuat UU di negara Indonesia sehingga itu menjadi Hukum Positif yang secara formal mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama islam.

Tapi sesungguhnya secara hakiki, rumusan pasal 2 UU Nomer 1 tahun 1974 itu juga mengikat seluruh warga negara Indonesia. Tidak terbatas pada yang beragama islam.

Artinya, hakekatnya di mata negara menilai bahwa perkawinan yang dianggap sah di mata negara, menurut UU Nomer 1 tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan sesuai ajaran agama yang diyakininya.

Bahkan Pemerintah, Presiden dengan Inpres Nomer 1 tahun 1990 kembali menegaskan bahwa perkawinan atau pernikahan dianggap batal jika pasangan berbeda agama. Ini statemen resmi yang dinyatakan oleh Pemerintah melalui Inpres Nomer 1 tahun 1990.

Sementara bagi yang Pro, saya akan mencoba menampilkan apa yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat tentang pernikahan beda agama.

Yang Pro ada sebagian yang beranggapan bahwa mereka melihat di dalam Pasal 2 UU Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan itu ada celah hukum yang bisa mereka jadikan sebagai alasan untuk membenarkan bahwa perkawinan beda agama itu boleh.

Saya menyampaikan ini bukan berarti saya berada dalam posisi Pro. Tetapi inilah yang kita temukan, yang kita ketahui yang terjadi di tengah-tengah sebagian masyarakat kita.

Bagi mereka yang Pro perkawinan beda agama, dia mencari celah hukum di dalam Pasal 2 UU Nomer 1 tahun 1974. Mencari celah hukum di dalam hukum positif yang diakui oleh negara. Yang diberlakukan oleh negara kepada warga negara.

Dimana mereka mengatakan bahwa pernikahan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing- masing. Mereka menambahkan dan kedua belah pihak tidak harus sama agamanya. Itu celah hukum yang mereka coba untuk dijadikan pijakan untuk membenarkan mereka tentang dibolehkannya perkawinan beda agama.

Bahkan mereka membawa persoalan pendapat mereka yang mengatakan boleh melakukan pernikahan beda agama, dibawa ke dalam UU Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Azasi Manusia (HAM).

Memang benar di dalam UU Nomer 39 tahun 1999 tentang HAM terdapat sekitar kurang lebih ada 60 hak-hak sipil warga negara yang tidak boleh diintervensi, tidak boleh dikurangi oleh siapapun termasuk negara di dalam memilih pasangan hidupnya di dalam hal ini menikah.

Persoalan tentang HAM adalah merupakan hak yang berlaku universal. Mereka berlindung dibalik itu. Sehingga mereka berpendapat boleh menikah beda agama.
Mereka bertanya : Apa alasannya? Mengapa orang tidak boleh menikah beda agama, sepanjang suka sama suka, dan itu merupakan hak azasi. Itu menurut mereka.

Kalau kita lihat beberapa negara- negara di Eropa, diantaranya adalah Perancis, buat mereka tidak ada masalah menikah beda agama. Karena mereka memahami bahwa itu adalah hak-hak azasi manusia.
Mereka berhak untuk memilih pasangan hidupnya. Dan mereka tidak menjadikan syarat harus sama agama.

Bagi mereka dengan berlindung dibalik HAM yang berlaku universal sepanjang mereka suka sama suka, tidak ada yang salah dalam pernikahan. Itu menurut mereka.
Sehingga bagi mereka menikah beda agama bisa saja dianggap sah dan legal dimata hukum. Misalnya pasangan yang beragama islam menikah dengan calon yang beragama Kristen atau beragama lain. Pasangan tersebut bisa melakukan pernikahan dua kali.

Mereka mencoba mencari terobosan menurut argumentasi mereka supaya bisa dianggap sah, dengan menikah dua kali. Satu menurut ajaran agama islam, kemudian menikah lagi menurut ajaran agama lain.

Jadi itu peluang-peluang, celah-celah yang mereka jadikan sebagai argumentasi logika mereka, kemudian ditarik kepada argumentasi seolah- olah itu adalah argumentasi hukum untuk membenarkan bahwa tidak ada masalah nikah beda agama.

Dari fakta sosial ini saya bisa melihat betapa longgarnya pemahaman dan keyakinan masyarakat kita di dalam memaknai tentang pernikahan atau perkawinan.

Pada titik inilah saya kira menjadi persoalan yang serius, bukan hanya bagi umat islam, tetapi sudah menjadi persoalan serius bagi negara untuk menata warga negaranya, untuk memperbaiki cara pandang warga negaranya. Untuk mengembalikan pemikiran warga negaranya bahwa persoalan perkawinan itu tidak sekedar difahami dalam batas-batas logika saja , atau hasil rasionalitas saja, tetapi lebih dari itu persoalan pernikahan atau perkawinan harus juga sampai pada tingkat keyakinan pasangan di dalam menentukan pilihan pasangannya supaya tidak menjadi persoalan-persoalan yang serius ketika telah terjadi pernikahan.

Jangankan beda agama, pernikahan yang terjadi satu agama yang nyata- nyata satu agama dan yang sah menurut agama dan sah menurut negara ,juga masih terjadi persoalan-persoalan paska pernikahan. Bukan hanya persoalan keturunan, tapi juga persoalan kesehatan, persoalan psikhologis.
Apalagi kalau perkawinan terjadi diantara mereka yang beda agama. Itu lebih banyak persoalannya.

Mohon maaf saya tidak begitu mendalami bagaimana panduan agama lain di dalam membimbing umatnya. Yang sedikit saya tahu adalah bagaimana islam mengajarkan dan membimbing umatnya. Menuntun umatnya untuk hidup bersih, hidup sehat, hidup tenteram dan seterusnya.

Di mulai dari doktrin tentang perkawinan beda agama itu yang diharapkan. Dengan kata lain dikatakan bahwa islam hanya membenarkan perkawinan dalam satu agama, yaitu sama-sama islam. Itu saja masih ada kriteria-kriteria lagi.
– Islamnya bagaimana?
– Akidahnya bagaimana?
– Perilakunya bagaimana?
– Fiqihnya bagaimana?
– Syari’atnya bagaimana?
Padahal sama-sama, satu agama islam.

Suka atau tidak suka, fakta telah menunjukkan di hadapan kita bahwa memang terjadi polarisasi pemahaman tentang pernikahan beda agama di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kalau ini tidak segera disikapi oleh negara, – mohon maaf saya katakan negara – karena negaralah yang pertama kali mempunyai tanggung jawab untuk meluruskan pemahaman warga negaranya tentang perkawinan beda agama.

Bukan hanya tanggung jawab ormas islam, bukan hanya tanggung jawab umat islam , bukan hanya tanggung jawab para ulama, para Kiyai atau para Pendeta. Tapi yang paling utama dalam konteks ini adalah negara mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menata cara pandang dan cara berfikir warga negaranya terkait dengan perkawinan beda agama.

Menurut saya, apa yang berkembang dalam kelompok masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan beda agama itu dibolehkan, saya berpendapat ini harus segera diantisipasi, segera disikapi dan segera Pemerintah turun tangan untuk memberikan pemahaman yang benar dan menerapkan UU yang telah diputuskan dan diberlakukan oleh negara. Karena itu sudah menjadi keputusan negara menjadi suatu UU. Maka harus diberlakukan.

Adapun mengenai persoalan proses administrasi, bolehlah kalau berbeda prosedur administrasi tidak ada masalah, silahkan saja.
Misalnya bagi umat islam yang akan menikah, dokumen-dokumennya diurus di KUA sampai terbit surat nikah. Agama lain dokumen-dokumen nya diurus dicatatan sipil. Itu tidak ada masalah.

Tetapi yang paling mendasar yang tidak boleh dibiarkan adalah pemahaman ditengah-tengah masyarakat yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama itu adalah boleh atau sah. Inilah masalah yang paling serius.

Beda agama berarti beda Ketauhidan. Beda tata cara di dalam menjalani bahtera rumah tangga. Beda tata cara di dalam melakukan hubungan suami isteri. Beda tata cara di dalam membina dan mendidik keturunan.

Mohon maaf, saya tidak bermaksud mengatakan agama lain itu tidak baik, tidak! Tetapi dalam satu rumah tangga yang beda agama menurut saya, itu tidak sehat.

Maka hal semacam ini , pandangan- pandangan sebagian masyarakat yang sampai sekarang masih meyakini masalah nikah beda agama itu boleh dengan berlindung dibalik celah kelemahan UU Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian berlindung di dalam UU Nomer 39 tahun 1999 tenang HAM sesungguhnya menjaga kesucian, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan itu juga merupakan HAM.
Apakah itu harus dibiarkan?

Menurut saya tidak boleh. Yang namanya Kesucian, Kebersihan, Kesehatan itu harus menjadi prioritas dalam kehidupan manusia. Dan itu berlaku universal juga.
Jadi universalitas HAM itu tidak bisa hanya mencari celah-celah hukum atau kelemahan- kelemahan di dalam bahasa-bahasa Pasal-Pasal dalam satu hukum positif yang berlaku. Tetapi harus dicari substansinya. Harus dilihat hal yang paling mendasar.

Saya berada pada posisi tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu boleh karena itu adalah dilindungi sebagai HAM.

Indonesia adalah negara yang religius.
Ideology bangsa Indonesia adalah ideology yang berKetuhanan Yang Maha Esa. Implementasi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks perkawinan ini menurut saya haruslah dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya. Tidak boleh dicampur aduk.

Bagaimana mungkin kehidupan akan tenteram kalau dalam satu perahu itu pegangannya beda-beda? Dalam satu perahu Kitabnya beda-beda? Tentu akan banyak persoalan.

Fatwa MUI

Saya mencoba mengangkat apa yang menjadi fatwa MUI karena kita tahu bahwa di dalam islam terkait dengan perkawinan dalam islam tentu sumber hukumnya Al Qur’an dan Hadits.
Dan ini diimplementasikan melalui Fatwa MUI pada Munas tahun 1980.

Di dalam dokumen yang saya baca itu ada dua keputusan penting yang dilahirkan oleh MUI :

1. MUI menegaskan bahwa pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim hukumnya haram.

Tegas Itu. Kalau sudah dinyatakan tegas semacam itu jangan mencari- cari celah dibalik rumusan pasal UU Nomer 1 tahun 1974.
Tentu para alim ulama melalui MUI mengambil keputusan itu bukan tanpa pertimbangan yang mendasar.
Pasti sudah melakukan suatu ijtihad melakukan suatu perenungan, kajian, diskusi yang mendalam dengan referensi yang sangat-sangat kuat yaitu : Al Qur’an dan Hadits.

2. MUI memutuskan bahwa laki-laki muslim diharamkan menikahi wanita yang bukan muslimah.

Kalau sudah dinyatakan semacam itu oleh para alim ulama, yang dilakukan melalui suatu proses perenungan yang mendalam, bukan sebatas logika tetapi sampai pada tingkat keyakinan hati nurani, maka menurut saya tidak bisa diabaikan apa yang telah menjadi keputusan itu.

Itu menjadi kewajiban kita semua untuk menjalankan dan mensosialisasikan, mengembangkan, memahamkan dan meyakinkan kepada saudara-saudara kita.

Kita sangat prihatin kalau ada saudara kita sesama muslim tiba-tiba menikah atau dinikahi oleh saudara kita yang beragama lain. Meskipun di lain itu ada juga saudara kita muslim ketika akan menikahi dengan agama lain, yang keluarga muslim menyarankan supaya mualaf dulu.

Saya kira itu merupakan salah satu solusi dalam rangka menciptakan Kesucian, Kebersihan dan Kesehatan dalam rumah tangga.
Jangan sampai lagi terjadi pernikahan beda agama, menikah dengan alasan-alasan logika saja, sementara dari segi KeTauhidan, dari segi Akidah tidak memenuhi syarat.

Tentu MUI memutuskan tentang mengharamkannya laki-laki atau wanita menikah dengan laki-laki atau wanita yang beda agama itu karena memang fokus kepada tujuan dari pada pernikahan itu.

Tujuan dibangunnya satu mahligai rumah tangga, yaitu menjadikan rumah tangga, keluarga yang Sakinah mawadah wa rahmah. Saya kira itu menjadi tujuan semua orang yang melangsungkan pernikahan.

Dasar Nikah Beda Agama Diharamkan.

Pada bagian akhir saya ingin menyampaikan tentang yang sama-sama kita tahu yang menjadi dasar mengapa menikah beda agama itu diharamkan.

Di awal sudah saya sampaikan bahwa saya tidak banyak menyampaikan bagian ini, tetapi saya mencoba menyampaikan hal-hal yang mendasar menurut saya.

Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 221)

Yang saya fahami dari ayat ini bahwa memang Allah menegaskan, karena ini nas. Janganlah menikah dengan orang yang berbeda agama. Islam wajib menikah sesama muslim.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:
“Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”
(QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 5)

Ayat ini menurut saya sudah lebih dari cukup bahwa larangan menikah beda agama ini adalah nas.
Ini semakin memperkuat keyakinan bahwa tidak ada toleransi di dalam hal ini. Bukan berarti islam intolerant, tidak. Menyangkut soal akidah tidak bisa toleran karena itu merupakan hakekat dan yang menyatakan adalah seluruh pemberi kehidupan, Maha Pencipta dan Maha segalanya yang tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya.

Semoga bermanfaat
Barokallohu fikum

#SAK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here