Dr. Drs. H. Rozihan SH, MAg

26 Ramadhan 1442 / 8 Mei 2021



Pendahuluan

Pada umumnya umat islam Indonesia mayoritas bermadzab Syafi’i, belum memahami peruntukan harta Wakaf Muaqqat yang berbeda dengan wakaf yang sudah berlaku sampai sekarang (wakaf Muabbad – wakaf yang kekal).
Wakaf Muabbad yang ada pada Undang-Undang 1977 kemudian disempurnakan dengan tambahan Wakaf Muaqqat pada UU no 41 tahun 2004. Sementara itu Pemerintah Indonesia telah memberlakukan dua macam Wakaf Muabbad dan Wakaf Muaqqat dalam UU no 41 tahun 2004.

Kita kalau mau melaksanakan aktivitas Wakaf merujuk pada UU no 41 tahun 2004, bukan lagi kepada salah satu madzab, sebab pada Undang-Undang ini pendapat 4 madzab Sunny (Syafi’i, Hanafi, Hambali dan Maliki) sudah diakomodir.


Wakaf Versi Abu Hanifah.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang secara hukum masih dimiliki oleh orang yang mewakafkan (wakif) dan bersedekah dengan manfaat yang diperlukan pada jalan kebaikan.
Pengertian ini menunjukkan bahwa barang yang diwakafkan tidak lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan, sehingga ia dapat ditarik kembali dan/atau dapat dijual.

Umpamanya Pak A mewakafkan satu rukonya karena cucunya masih kecil. Ruko diwakafkan dalam jangka waktu 6 tahun dengan harapan 6 tahun lagi cucunya sudah besar dan perlu mengambil Ruko Itu. Dalam kurun waktu 6 tahun harta itu ditahan, tapi belum lepas dari pemiliknya. Setelah 6 tahun ruko dapat dijual untuk membiayai cucunya.

Hal ini karena menurut Abu Hanifah bahwa wakaf itu merupakan sesuatu yang boleh (jaiz) dan tidak tetap sebagaimana akad pinjaman (ariyah).
Artinya sewaktu-waktu obyeknya dapat ditarik kembali atau dapat dilakukan apa saja oleh wakif karena belum efektif atau lazim.

Pendapat Abu Hanifah ini yang menjadi dasar Wakaf Muaqqat atau wakaf yang temporer, untuk sementara waktu. Dulu sudah ada wakaf untuk sementara waktu, namun belum familier di masyarakat kita.


Wakaf Versi Syafi’i dan Hambali

Wakaf ialah menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya serta kekal bendanya dengan memutuskan pemakaian (kepemilikan) dari wakif pada jalan yang baik semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pengertian ini , harta benda wakif telah keluar dari kepemilikan wakif dan menjadi milik Allah. Bagi wakif dilarang menggunakan harta wakaf dan hasilnya digunakan untuk amal karena Allah atau tabbaru (amal sosial).

Nampak perbedaan secara diametral antara madzab Syafi’i dan madzab Hanafi.


Wakaf Versi Malikiyah

Wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki pemilik (wakif) walaupun kepemilikannya melalui sewa atau menjadikan hasil dari miliknya kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan sesuai dengan jangka waktu yang dikehendaki oleh wakif.

Kita ambil contoh, kalau kita tidak mampu memiliki aset tapi punya uang. Waktu itu belum ada istilah wakaf uang. Kita punya uang , kita bisa menyewa Ruko, kemudian Ruko itu kita wakafkan.

Pemilik (wakif) menahan obyek (benda) yang diwakafkan dari segala bentuk pemakaian dan diperuntukkan untuk amal kebaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh wakif. Artinya wakif masih tetap memiliki benda yang telah diwakafkan, yang diwakafkan hanya manfaat atau hasilnya saja, baik itu milik wakif itu sendiri, atau wakif hanya mempunyai hak mengambil manfaat karena hartanya berasal dari akad penyewaan.

Pendapat Imam Malik ternyata sama dengan pendapat Imam Hanafi. Wakaf dapat untuk sementara waktu. Ini yang menjadi dasar Wakaf Muaqqat.


Wakaf Versi KHI (Inpres no 1 tahun 1991)

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama- lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (pasal 215 ayat 16). Pengertian ini hanya mengarah pada berlakunya Wakaf Muabbad , tidak Muaqqat.
Pengertian ini kemudian digeser , disempurnakan pada UU no 41 tahun 2004.


Wakaf Versi UU no 41 tahun 2004

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian dari harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat (Pasal 1 ayat 17)
Pengertian ini mengarah berlakunya wakaf, baik wakaf Muabbad maupun wakaf Muaqqat.

Wakaf menurut Pasal 1 ayat 1 UU no 41 tahun 2004 ternyata sama dengan pendapatnya Hanafiah dan Malikiah yaitu :
– Benda yang diwakafkan belum lepas dari Pemilik wakaf, boleh ditarik kembali oleh wakif sebagaimana pinjaman (ariyah)
– Benda yang diwakafkan tidak harus miliknya wakif sendiri, tapi dapat juga dari tanah sewa, ruko sewa.
– Benda yang diwakafkan diperuntukkan untuk kebaikan.

Inilah masuknya Fiqih islam dalam Hukum nasional. Disini madzab yang berbeda didekatkan.(taqrib bainal madzab).


Aspek Positif / Negatif Wakaf Dhurri

Dalam Fiqih klasik, wakaf itu sering dicontohkan dengan wakaf ahli atau dhurri (keluarga) sebagaimana dalam kitab At Taqrib atau Fath al Qarib , tidak tampak ada pembahasan tentang wakaf khairi (wakaf untuk kepentingan umum).
Sedangkan dalam fiqih kontemporer diketemukan pembagian wakaf ke dalam wakaf ahli dan khairi sebagaimana dalam Kitab Fiqh as Sunnah karya Sayyid Sabiq, al Fiqh al Islam karya Wahbah al Zuhayli.
Hal ini berbeda dengan wakaf yang ada pada PP nomer 28 tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam dan UU no 41 tahun 2004, termasuk juga wakaf di negara- negara muslim yang hanya untuk wakaf khairi.

Wakaf khairi adalah wakaf untuk kepentingan sosial, bukan untuk keturunan, bukan untuk keluarga.
Wakaf ahli biasa dan lazim terjadi di lingkungan Pesantren. Kalau di Pesantren, orang tuanya meninggal yang meneruskan anaknya. Persoalannya anaknya ini nanti punya anak atau tidak? Kalau tidak punya anak, siapa yang meneruskan mengurusi Pesantren? Itu yang menjadi persoalan.

Dalam satu segi, wakaf ahli/ dhurri dianggap sangat baik karena wakif akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari ibadah wakafnya dan menyambung kekeluargaan terhadap keluarga yang diberi harta wakaf (mauquf alaih) yaitu anaknya, cucunya, sambung terus.
Akan tetapi pada segi lain wakaf ahli sering menyebabkan masalah , seperti bagaimana jika anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi ?


Wakaf Bergerak dan Tidak Bergerak

Wakaf benda bergerak berupa uang dapat dilihat UU no 41 tahun 2004 sebagai berikut.
Pasal 28 : Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan Syari’ah yang ditunjuk oleh Menteri

Di Muntilan setiap Selasa pagi ada jama’ah pengajian sejumlah 800 an orang. Mereka ingin membangun gedung dakwah dengan taksiran biaya 800 juta. Kemudian diadakan gerakan wakaf oleh jama’ah. Tiap bulan 100 ribu rupiah, berarti setiap bulan bisa dihimpun dana 80 juta rupiah. Dalam waktu satu tahun Gedung itu sudah jadi. Ini bedanya antara Wakaf Uang dengan Zakat. Kalau Wakaf uang tidak harus mencapai nishob, tidak ada batasan harta minimal. Kalau zakat, orang yang membayar harus kaya dalam arti penghasilan mencapai nishob. Wakaf tinggal menghimpun semampunya, jadi lebih cepat.

Pasal 29: (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan tertulis.

(2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.

Biasanya wakaf uang yang diatas 1 juta yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat. Kalau dibawah 1 juta, cukup dengan tanda terima saja.
Panitia tidak boleh menerima sendiri. Wakif menyerahkan kepada Lembaga Keuangan Syari’ah.

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan Syari’ah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30 Lembaga Keuangan Syari’ah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat -lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf harta benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ini bagi umat Islam sudah tidak merupakan hal yang tabu karena diatur oleh Undang-Undang. Tidak lagi mengacu pada fiqih klasik.


Ikrar Wakaf

Ikrar Wakaf merupakan salah satu dari unsur wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.(Pasal 21 ayat 1). Kemudian PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak akta ikrar wakaf ditandatangani (Pasal 32). Sementara itu yang dimaksud dengan instansi yang berwenang di bidang tanah wakaf adalah Badan Pertanahan Nasional dan untuk benda bergerak selain uang adalah instansi yang terkait dengan tugas pokoknya. (Penjelasan UU no 41 tahun 2004).
Artinya instansi untuk benda bergerak berupa uang adalah Lembaga Keuangan Syari’ah.


BERSAMBUNG BAGIAN 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here