Dr. Drs. H. Rozihan SH, MAg

19 Ramadhan 1442 / 1 Mei 2021



Dulu Fiqih yang dijadikan rujukan umat Islam Indonesia adalah fiqih madzab klasik yang masing-masing mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda, latar belakang sosial yang berbeda dan latar belakang hidup yang berbeda. Setelah para ulama mengkaji maka mereka sadar bahwa umat islam akan bingung kalau masing -masing berpegang pada madzab yang berbeda. Kemudian diadakan pendekatan madzab (taqrib bainal madzab). Beberapa fiqih islam yang sudah didekatkan masuk dalam taqnin al-ahkam (legislasi) fiqih islam dalam Hukum Nasional yang menjadi Fiqih Umat Islam Indonesia. Diantaranya adalah Undang-Undang Perbankan.


Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

Supaya umat islam ada alternatif bahwa Perbankan tidak hanya satu di Indonesia, tapi sudah ada yang namanya Perbankan Syari’ah.
Dulu tidak ada pilihan lain, terpaksa memakai bank Konvensional. Sekarang sudah ada Bank Syari’ah yang diatur oleh UU no 21 tahun 2008.


Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syari’ah

1. Sistem Keuntungan.

Bank Konvensional : Persentase bunga didasarkan pada besarnya simpanan atau pinjaman.
Bank Syari’ah : Tidak mengenal bunga, tetapi prinsip untung rugi yang besarnya tetap, tidak dipengaruhi inflasi melainkan keuntungan proyek.

Ketika seseorang melakukan pembiayaan. Misalnya 100 juta. Untungnya ditentukan kemudian, tapi persentase bagi hasil ditetapkan di depan. Bisa jadi 50:50 atau 55:45. Bagi hasil dihitung setelah proyek selesai.

2. Pola Hubungan

Bank Konvensional : Menempatkan dirinya sebagai debitur dan nasabah merupakan kreditur.
Bank Syari’ah : Ada 4 pola hubungan , yakni kemitraan, penjual-pembeli (murabahah) , sewa menyewa (ijarah), debitur kreditur dalam artian pemegang ekuisitas.

3. Orientasi

Bank Konvensional : Tidak berorientasi pada ajaran agama manapun, hanya berfokus pada keuntungan dunia.
Bank Syari’ah : Berorientasi pada sistem ekonomi islam yang berpegang pada keuntungan dunia keuntungan akhirat.

Dasarnya adalah keseimbangan, bahwa hidup itu tidak hanya di dunia tapi akan berlanjut di akhirat. Maka kita memerlukan keuntungan dunia dan keuntungan akhirat.

4. Pengawasan

Bank Konvensional : Tidak memiliki Dewan pengawas khusus.
Bank Syari’ah : Produknya diawasi oleh Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) .


UU no 21 tahun 2008 merupakan hukum positif bagi umat Islam Indonesia dalam melaksanakan Perbankan.

Ketentuan Umum

Perbankan Syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari’ah dan unit usaha Syari’ah , menyangkut kelembagaan , kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Karena ini usaha maka hampir semua Bank Konvensional mendirikan Bank Syari’ah, termasuk Bank BCA, Bank Danamon.

Bank Syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari’ah sesuai Undang-Undang dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syari’ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah di beberapa tempat sudah banyak. HMI mendirikan BPRS, Muhammadiyah juga punya BPRS, NU juga punya BPRS. Bank Umum Syari’ah misalnya Bank Jateng Syari’ah, Bank Muamalah.

Bank Umum Syari’ah adalah Bank Syari’ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah adalah bank Syari’ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Di Bank Umum Syari’ah ada Giro, kalau di BPRS tidak ada produk Giro.


Pasal 19 Kegiatan Usaha Bank Umum Syari’ah.

a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

Akad Wadi’ah sifatnya titipan, maka yang menempatkan dana tidak mendapat bagi hasil.

b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk investasi lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

Akad Mudharabah adalah bagi hasil, biasanya deposan : bank 60:40 atau 55 : 45, tergantung perjanjian antara Bank dengan Deposan. Dan pada Bank Syari’ah ada tawar menawar, berbeda dengan Bank Konvensional, tidak ada tawar menawar. Bagi hasilnya ditentukan pada bulan berjalan.

c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah, akad Musyarakah (Penyertaan) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah (jual beli) , akad Salam, akad Istishna’ atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad Qardh (tanpa bagi hasil) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk Ijarah muntahiya bittamlik (leasing) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

g. Melakukan pengambil-alihan utang berdasarkan akad Hawalah (tanggungan) atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah.
Biasanya dimiliki Bank Umum Syari’ah, kalau BPRS belum ada.

i. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syari’ah, antara lain seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah , murabahah, kafarah atau hawalah.

j. Membeli Surat berharga berdasarkan prinsip syari’ah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan / atau Bank Indonesia.

Karena Bank Indonesia adalah bank pengawas yang juga ada divisi syari’ahnya. Artinya posisi Bank Syari’ah dan Bank Konvensional itu sudah sama karena masing-masing ada Undang-Undangnya.

k. Menerima pembayaran dari tagihan atas Surat Berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.


Sejarah Bank Syari’ah.

Sekitar tahun 1963 untuk pertama kali Bank Syari’ah berdiri di Mesir, bernama Mith Ghamr Local Saving Bank.
Kemudian pada tahun 1970 berdiri Islamic Development Bank di Pakistan , Jeddah dan Libya.
Pada tahun 1980 sudah mulai bermunculan Lembaga Keuangan Syari’ah di negara-negara Malaysia, Bangladesh, Iran dan lain-lain.

Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia

Awalnya didirikan PT BMI (Bank Muamalat Indonesia) tahun 1991. Kemudian disahkan UU no 10 tahun 1998 tentang landasan hukum dan jenis bisnis / usaha yang bisa dioperasikan Bank Syari’ah.
Setelah tahun 1998 ini muncul Bank- Bank Syariah lain dan sekarang sudah beroperasi.


Tiga Prinsip Bank Syari’ah

1. Penghapusan bunga dalam berbagai bentuk transaksi.
2. Melakukan semua aktifitas usaha yang sah, sesuai hukum dan perdagangan komersial maupun perusahaan industri.
3. Memberikan sebuah pelayanan sosial yang tergambar lewat pemanfaatan dana-dana zakat guna kesejahteraan fakir miskin.

Jadi memang harus ada dana zakat untuk menjadi Qardhul hasan, penyaluran dana yang memang tidak ada bagi hasilnya sama sekali untuk kesejahteraan fakir miskin.


Cara Kerja Bank Syari’ah

Menganut prinsip Syari’ah :
– Kesamaan, keadilan dan Solidaritas.
– Larangan pada makhluk dan obyek
– Pengakuan terhadap kekayaan Intelektual
– Sebaiknya harta digunakan dengan cara yang baik dan rasional.
– Tidak adanya penghasilan tanpa usaha maupun kewajiban.
– Kondisi umum pada kredit
– Dualiti Resiko


Tujuan Bank Syari’ah

– Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam.
– Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
– Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
– Untuk menanggulangi masalah kemiskinan
– Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
– Untuk menyelamatkan atau menghindari ketergantungan umat islam kepada bank non Syari’ah.

Hukum Yang dianut Oleh Bank Syari’ah

Investasi hanya diperkenankan diberikan pada bisnis atau usaha- usaha halal menurut islam. Seperti bisnis minuman keras, tidak boleh didanai oleh Bank Syari’ah.
Kafe yang didalamnya menyajikan minuman keras tidak boleh didanai oleh Bank Syari’ah.

Itulah pentingnya setiap Produk, setiap lalu lintas Pembiayaan diawasi oleh Dewan Pengawas Syari’ah.
Kalau di Bank Konvensional tidak ada. Jadi apapun kalau memang mereka, para nasabah sudah setuju apa yang menjadi ketetapan Bank Konvensional maka jalan saja.


BERSAMBUNG BAGIAN 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here