Dr. H. Rozihan SH.MAg

12 Ramadhan 1442 / 24 April 2021



Kompilasi Hukum Islam

Ketika kita membahas hukum islam masa kini, ada beberapa fiqih islam yang sudah dimasukkan dalam regulasi, yaitu Undang-Undang negara.
Ketika itu sudah masuk maka umat Islam Indonesia tidak lagi menggunakan fiqih-fiqih yang diproduksi oleh para ulama masa lalu.
Kita ketahui bahwa fiqih yang dijadikan acuan umat Islam itu ada fiqih Imam Hanafi, fiqih Imam Maliki, fiqih Imam Ahmad bin Hambal, fiqih Imam Syafi’i. Dan sebetulnya masih ada Fiqih Syiah dan Fiqih Daud Az Zhahiri. Akan tetapi Fiqih Syiah tidak begitu berkembang, hanya ada beberapa. Apalagi Fiqih Daud Az Zhahiri.

Dulu perjuangan umat Islam dalam membangun negara, terutama yang paling banyak mendominir aktivitas adalah umat Islam. Sampai perseteruan di BPUPKI. Sebagian pemimpin umat Islam menghendaki Indonesia menjadi negara Islam.
Tapi sebagian lainnya tidak menghendaki negara Islam. Salah satu diantaranya adalah Muhammad Natsir. Beliau tokoh muslim yang ingin membangun NKRI. Karena kita ketahui bahwa Indonesia komponennya adalah Islam , Nasionalis dan Sosialis.

Muhammad Natsir tidak menghendaki Indonesia jadi negara Islam, itu sejak sebelum kemerdekaan, sebelum Orde Lama. Pada saat Orde Lama sudah ada bangunan NKRI. Karena diketahui di beberapa tempat, umat islam yang ikut berjuang itu ada yang ingin mendirikan negara Islam. Ada DI / TII mereka ikut berjuang untuk memproklamirkan Indonesia ternyata tidak memperoleh tempat. Akhirnya mereka berjuang untuk mendirikan negara Islam.

Awal-awal pergerakan kemerdekaan sudah ada organisasi-organisasi islam.
Ada Muhammadiyah, Al Irsyad, Sarikat Islam, Nahdatul Ulama. Mereka organisasi islam yang punya peran besar dalam membentuk ideologi negara. Karena itulah sekarang sudah ada beberapa produk fiqih yang sudah masuk pada regulasi. Ketika sudah masuk pada regulasi, umat Islam harus menjadikan regulasi atau Undang-undang itu menjadi Hukum Positif Umat Islam Indonesia.

Kemarin kita sudah membahas UU Perkawinan no 1 tahun 1974. Umat Islam yang sadar, UU Perkawinan menjadi UU atau Hukum Positif bagi umat Islam Indonesia. Bagi Pengadilan Agama (PA) sudah mempunyai UU Peradilan Agama, maka di PA tidak akan lagi merujuk Kitab-kitab Fiqih Klasik. Supaya tidak ada simpang siur di dalam Putusan PA .Sudah jadi Inpres no 1 tahun 1991 yang merupakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bagi hakim di PA buku rujukannya KHI. Yang merupakan pendekatan madzab yang dulu (taqrib bainal madzab). Mana yang memberikan manfaat kemudian diambil.


Undang Undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Kita akan memahami bagaimana Fiqih Zakat dalam regulasi negara. Mengapa fiqih Zakat harus diatur dalam Regulasi negara menjadi UU no 23 tahun 2011?
Pemerintah memandang perlu bahwa umat islam sebetulnya mempunyai sumber keuangan Publik. Diantaranya adalah : Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Ini kalau dibiarkan tidak menjadi sebuah potensi. Maka harus dikelola dalam UU Pengelolaan Zakat.

Jika zakat diserahkan langsung dari Muzaki kepada Mustahik yang terjadi tidak menjadi potensi pengentasan kemiskinan. ASN tidak bisa membayarkan zakat langsung pada mustahik. Disini peran Kepala Daerah sangat besar karenanya diatur dalam Inpres no 3 tahun 2014. Kepala Negara, Kepala Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat Peraturan kepada para ASN yang ada di lingkungannya untuk membayar zakat secara Payroll System kemudian diserahkan kepada Baznas.

Presiden sudah mencanangkan Gerakan Cinta Zakat. Sehingga mewujudkan : Aman syar’i, aman Regulasi dan aman NKRI.
Bagi masyarakat di luar ASN zakatnya bisa diserahkan pada LAZ yang ada. Bisa milik Muhammadiyah (Lazismu) atau milik NU (Lazisnu). Bisa juga ke Lazis yang lain : LAZ Dompet Dhuafa, LAZ Rumah Zakat, ada banyak LAZ diluar Baznas yang sebetulnya berkolaborasi dengan Baznas.

Sebagai ilustrasi kalau seorang ASN mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Nishobnya kalau mereka mempunyai penghasilan setara 524 kg beras, bila dinilai dengan uang perkilonya 10 ribu, menjadi Rp5.240.000,-

Jika seorang ASN mempunyai penghasilan Rp5.240.000,- maka ASN tersebut sudah mempunyai kewajiban menjadi Muzaki. Dia kira-kira harus membayar Rp 130.000, –
Dia tidak boleh membayar langsung zakat kepada Mustahik. Karena kalau diserahkan langsung tak ada artinya.

Akan tetapi jika Zakat ASN dihimpun, dari 1000 ASN maka yang dapat dihimpun kira-kira menjadi 130 juta rupiah. Dan bila ini ditasyarufkan kepada Pedagang Kecil UMKM bisa menjadi modal kerja bagi kira-kira 26 Pengusaha kecil. Masing-masing mendapat modal 5 juta.


Otoritas Negara

Negara memiliki otoritas untuk mengatur. Posisi Pemerintah terhadap rakyat sesuai kaidah fiqih :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

(Kebijaksanaan Pemerintah terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan).

Kalau ada kemaslahatan yang bersifat Publik maka Pemerintah mempunyai otoritas. Posisi Pemerintah mengganti sebagai lembaga kenabian.
Kekuasaan atau Pemerintah adalah lembaga pengganti kenabian untuk menjaga agama dan kesejahteraan masyarakat.

Agama kalau tidak dijaga , tidak bisa terpelihara aktualitasnya. Ini kata Ali Shariati, seorang pemikir Syi’ah bahwa agama akan berkembang kalau terpelihara aktualitasnya. Diantara aktualitas agama adalah masuknya ajaran agama dalam Undang-undang.

Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i:

منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم.

“Kedudukan Imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Ketika menyadari kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting bagi Pemerintah dan rakyat, rakyat harus mentaati karena taat kepada Pemerintah itu hukumnya wajib. Sepanjang Pemerintah itu tidak mengajak untuk melakukan perbuatan maksiat.

Dalam hadits disebutkan,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

“Patuh dan taat pada pemimpin tetap ada selama bukan dalam maksiat. Jika diperintah dalam maksiat, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan.” (HR. Bukhari)


Fitur Utama Penguatan Baznas

UU Pengelolaan Zakat UU no 23 tahun 2011
PP no 14 tahun 2014
Inpres no 3 tahun 2014
Ini menjadi Hukum Positif Umat Islam Indonesia. Baznas menjadi lembaga yang mengelola zakat. Baznas mempunyai kepanjangan tangan masing-masing berupa UPZ (Unit Pengumpul Zakat).

UPZ bertugas untuk memungut zakat seperti yang diperintahkan Allah.


خُذْ مِنْ اَمْوَا لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَا للّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah 9: Ayat 103)

Dalam ayat ini ada perintah “Ambillah zakat!” , inilah fitur utama penguatan Baznas yang kemudian jadi UU no 23 tahun 2011.

Dulu Rasul dan Para Sahabat adalah Baitul Maalnya, lembaga negara. Dan sekarang praktek negara islam kontemporer Timur Tengah adalah Lembaga Negara.


Pengertian Fiqih Zakat

Fiqh adalah “al-ilmu bil-ahkam asy- syar’iyyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafshiliyyah”,
(ilmu tentang hukum-hukum syari’ah praktis yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”).

Zakat itu bentuknya masih Syariat. Ketika zakat harus dilaksanakan maka itulah Fiqih Zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh setiap individu yang telah mencapai nishab dengan kadar tertentu.
Nishab Zakat Maal 85 gram emas, ekivalen dengan uang, kalau harga emas tahun 2021 adalah Rp 800.000 maka nishab Rp 68.000.000, –

Zakat Profesi adalah zakat yang dipungut dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Nishab Zakat Profesi adalah 524 kg beras, ekivalen dengan Rp 5.240.000, – Kadar zakat Profesi adalah 2,5% dari Penghasilan Bruto.

Zakat Profesi pada zaman Nabi belum ada, yang ada adalah zakat pertanian atau zakat Perdagangan. Sekarang orang punya rumah kost dimana-mana. Rumah kost perlu dizakati karena termasuk usaha. Memang zaman dulu belum ada usaha atau pekerjaan itu dilakukan oleh masyarakat. Maka dikatakan zakat itu berkembang. Setiap usaha yang berkembang wajib untuk membayar zakat.

Dalilnya adalah :

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَـكُمْ مِّنَ الْاَ رْضِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu..” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 267)

Zakat dalam Al Qur’an bisa menggunakan kata Nafkah atau Shodaqoh. Perbedaannya kalau zakat mengenal nishab dan Persentase. Sementara Nafkah, Infak dan Shodaqoh tidak mengenal persentase. Disini meskipun bahasanya “Nafkah”, tapi telah mencapai nishab, maka itu yang disebut dengan Zakat.

Mengeluarkan zakat kalau petani atas dasar :

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖۤ اِذَاۤ اَثْمَرَ وَاٰ تُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَا دِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ 

“.. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih- lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih- lebihan,”- (QS. Al-An’am 6: Ayat 141)

Zakat sesuai dengan panennya, apakah itu mangga, padi atau kurma. Kalau petani beras butuh 3-4 bulan. Kurma membutuhkan waktu.
Pohon mangga di Arab tak ada di zaman Nabi. Maka zakatnya ketika hasilnya ekivalen 524 kg beras. Bila buah mangga kita jual dan menghasilkan 7 juta rupiah, maka ada keharusan pada pemilik pohon mangga mengeluarkan zakat pada saat memetik hasil.

Maka zakat Profesi mengeluarkannya pada saat gajian. Kalau seorang dokter praktek, 1 bulan tinggal menghitung saja hasilnya. Dan bila telah mencapai nishab itu termasuk zakat Profesi.
Kewajiban negara adalah mengambil zakatnya tertulis pada QS. At-Taubah 9: Ayat 103 (lihat di atas).

Kepala Daerah seperti Bupati, Gubernur punya otoritas untuk memungut zakat. Kemudian dijadikan Inpres no 3 tahun 2014. Ini terkait dengan optimali zakat. Ada payung hukum bagi Kepala Daerah untuk memotong penghasilan ASN.

Meskipun di tiap daerah ada Baznas, tetapi kalau Kepala Daerahnya tidak peduli, maka zakat tidak akan optimal. Karena Baznas adalah lembaga yang mengelola zakat, sedangkan yang mempunyai peran besar adalah Kepala Daerah. Di Jawa Tengah, Gubernur sudah membuat edaran kepada ASN bahwa semua penghasilan mereka dipotong zakat Profesi melalui Payroll System.

Memang tindakan daerah belum sama. Kabupaten Karang Anyar karena peduli zakat, berhasil memotong zakat 20 M lebih dalam setahun. Dan seluruh masjid sudah mendapat legalisasi untuk memotong zakat dari Baznas. Karena untuk mengumpulkan zakat memang harus ada legalisasi dari Baznas. Karena Zakat adalah ibadah maaliah ijtima’ iyah, ibadah keharta- bendaan yang memiliki nilai sosial.
Zakat adalah sumber keuangan Publik islam.


Hak Publik Dalam Ibadah

Dalam islam ada yang namanya hak Publik dalam ibadah. Ibadah itu dibagi dua :

– Dayyaniy : Tidak melakukan ibadah, tidak ada hak orang lain yang terambil. Misalnya sholat. Bila orang tidak sholat tidak ada orang yang dirugikan.

– Qadla’iy : Jika tidak dilakukan, ada hak orang yang terambil. Misalnya Zakat. Kalau seorang ASN memiliki penghasilan 6 juta rupiah, maka disitu nempel haknya Mustahik 150 ribu rupiah.

ASN yang penghasilannya 6 juta rupiah, milik dia sebenarnya hanya 5,85 juta. Yang 150 ribu adalah hak fakir miskin, harus dikeluarkan.
Nabi mengatakan yang 6 juta rupiah itu adalah harta yang kotor. Karena zakat termasuk harta kotor, maka Para Nabi pun tidak boleh menerima zakat.

Pelaksanaan mengeluarkan zakat menjadi tanggung jawab Penguasa.
Setelah diatur demikian, potensi Zakat di Indonesia yang bisa dihimpun dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 390 Triliun. Tetapi sampai sekarang baru 11 Triliun atau sekitar 3%.

Fiqih Zakat di Indonesia bukan lagi fiqih Zakat Imam Syafi’i, ataupun Imam yang lain. Fiqih Zakat di Indonesia adalah :
UU Pengelolaan Zakat UU no 23 tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat.
PP no 14 tahun 2014, tentang pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat UU no 23 tahun 2011.
Inpres no 3 tahun 2014, tentang Optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian / Lembaga , Sekjen Lembaga Keuangan , Pemda, BUMN, BUMD melalui Baznas.

Pada Surat At Taubah ayat 103 Penguasa mempunyai otoritas untuk memaksa. Hal ini kemudian dilakukan oleh Abu Bakar, dia memerangi pemilik harta yang tidak membayar zakat.
Kalau ASN yang tampak adalah gaji dari Kantor. Ketika dia mempunyai usaha lain tidak tampak oleh Penguasa.

Misal ASN mempunyai usaha di rumah jadi agen LPG dengan omzet keuntungan 10 juta perbulan itu urusan Pribadi yang bersangkutan. Maka zakat ASN harus melalui Pemerintah terhadap pendapatannya yang terlihat dia dipotong langsung.

Bila ASN membayar zakat langsung Mustahik, zakatnya tetap sah tapi tidak dapat diadministrasikan, tidak menjadi potensi dan tidak membawa kemaslahatan. Masalah ini belum nampak, beda dengan UU Perkawinan kalau dia tidak dicatat, dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum. Bila punya anak tak bisa minta akte kelahiran. Karena dasar pembuatan akte kelahiran adalah akte pernikahan. Akibat hukum menimbulkan mudharat.

Semoga bermanfaat
Barokallohu fikum

#SAK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here