Dr.H.Rozihan SH.MAg

5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021



Hukum islam biasanya diartikan sebagai Fiqih. Orang memahami tentang Fiqih dan Syari’at itu rancu. Tetapi ketika di lapangan yang ada adalah Bank Syariah, tidak ada Bank Fiqih. Bank Syariah, Bank Muamalah, lembaga keuangan yang berkaitan dengan Syariah tidak dikaitkan dengan Fiqih. Lebih tepat bahwa itu terkait dengan persoalan-persoalan Fiqih. Karena ada perbedaan antara Syariah dan Fiqih.

Fazlul Rahman, seorang Guru besar Islamic Study di Amerika Serikat membagi perbedaan antara Fiqih dan Syariat sebagai berikut :

1. Syariat adalah Suci, Fiqih itu human.

Syariat itu Suci karena produk dari Allah SWT yang ada di dalam nas Al Qur’an maupun di dalam nas Hadits , sementara Fiqih itu adalah ilmu produk dari manusia. Kalau syariat bukan ilmu.

2. Syariat tidak berubah dan Fiqih selalu berubah berkembang sesuai situasi dan kondisi.

Fiqih dipengaruhi banyak aspek, bisa dipengaruhi Ekonomi, Dulu kita ada Fiqih Hanafi, Fiqih Syafi’i yang sangat berbeda. Perbedaan yang menyolok karena mereka tinggal pada lokasi yang berbeda.

Imam Syafi’i tinggal di Hijaz, maka fiqihnya masuk kategori Hijaz. Corak pemikirannya dipengaruhi dengan teks. Tetapi karena Imam Hanafi tinggal di Irak maka corak pemikirannya, corak pemikiran Irak lebih mengarah pada ijtihad karena di Irak tidak banyak penghafal Hadits. Maka ada yang membedakan antara Fiqih-fiqih masa lalu.

Kita ambil contoh tentang Kufu atau Kafa’ah. Ketika seseorang mau menikahkan puterinya, maka harus dilihat kufu atau kafa’ahnya.
Imam Hanafi , Kafa’ahnya tidak hanya pada agama tetapi dilihat dari profesinya, latar belakang ekonominya, latar belakang sosialnya. Karena Imam Hanafi tinggal pada masyarakat yang sangat heterogen.

Imam Syafi’i tinggal pada masyarakat yang relatif homogen. Mata pencahariannya rata-rata Petani, Petambak, Pelaut yang relatif hampir sama. Karena hampir sama, Imam Syafi’i mengambil kesimpulan yang penting kalau menikahkan puterinya agama yang menjadi pertimbangan. Kafa’ah atau kesepadanan untuk menikah adalah agama. Ini jelas berbeda.

Di dalam Al Qur’an tidak ada, di dalam Hadits hanya menyebutkan bahwa perempuan itu dinikahi atas empat hal

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لاِرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:
Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR Bukhori).

Bagi Imam Syafi’i yang penting agamanya. “Pegangi mereka yang punya latar belakang agama”.
Bagi Imam Hanafi tidak begitu, itulah fiqih. Maka ada perbedaan antara Fiqih Hanafi dan Fiqih Syafi’i.

Contoh lain tentang Tayamum Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

“maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci).” (QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 6)

Nas, Al Qur’an memerintahkan tayamum. Tetapi begitu Fiqih praktek tayamum seperti apa? Ada yang tayamum cukup muka sampai pergelangan tangan. Ada yang muka kemudian sampai siku. Ini memasuki wilayah Fiqih.

Debu kalau di Jakarta mungkin tak ada debu. Tetapi di daerah Jepara, Kudus mungkin masih ada debu yang kemudian disaring ,dibersihkan kemudian digunakan untuk tayamum. Di Jakarta yang tak ada debu kita cukup ambil debu yang melekat di dalam mobil kita, misal di dash board dengan meletakkan telapak tangan kita di dash board untuk tayamum.

3. Syariat itu Universal sifatnya umum. Fiqih bersifat lokal.

Tentang shalat, di Asia shalat di Eropa, di Afrika juga shalat. Tetapi begitu memasuki Fiqih Shalat bersifat lokal.
Demikian juga Fiqih puasa di suatu daerah dengan daerah lain bisa tidak sama. Ketika memasuki wilayah Fiqih sudah menjadi produk manusia yang bersifat lokal. Maka kita tidak boleh “menggebyah-uyah” antara fiqih yang satu dengan fiqih yang lain.

Misalnya pemahaman Lailatul Qadar. Itu sudah memasuki wilayah Fiqih. Di Rusia yang malamnya cuma satu jam bagaimana disana ada malam Lailatul Qadar? Ini sekedar contoh.
Maka disana memahami Laila yang dalam kamus bisa berarti gelap, hening atau perempuan. Disana memahami lailatul Qadar bisa terjadi malam ataupun siang hari. Bisa terjadi siang hari karena sifat perempuan yaitu kelembutan, keheningan.

Adanya hadits Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya: “Carilah lailatur qadar pada tanggal-tanggal ganjil dari sepuluh hari akhir bulan Ramadan.” (HR Bukhari) difahami sebagai Prestasi spiritual pada tanggal -tanggal itu orang-orang yang berpuasa sudah mapan.


Fiqih Indonesia

Setelah kita memahami perbedaan antara Syariat dan Fiqih, maka kita memakai Fiqih Indonesia.
Fiqih Indonesia itu ada beberapa fiqih masa lalu yang sudah masuk pada regulasi / Undang-Undang. Yang perlu kita fahami adalah Fiqih masa kini yang ada di Undang-Undang di Indonesia. Sudah tidak mengacu fiqih madzab klasik, karena madzab itu berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Perbedaan dalam madzab itu didekatkan yang disebut “Taqrib bainal madzab” yang kemudian dikompilasi masuk pada legislasi kemudian menjadi Hukum Islam masa kini.

Kita tidak bisa melakukan Perkawinan memakai Fiqih Imam Syafi’i. Kalau memakai itu kita tertinggal.
Misalnya saja tentang Administrasi Pencatatan Nikah. Kalau hal ini tidak dilakukan nanti akan menjumpai kesulitan. Padahal menurut kaidah fiqih :

ا لضر ر يزا ل

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Sesuatu yang menyebabkan resiko harus dihilangkan. Hukum Islam masa kini mendekatkan beberapa madzab yang ada. Kecuali dalam persoalan ibadah, karena ibadah adalah otoritas Tuhan dan manusia. Namun ketika memasuki muamalah, hubungan antar manusia kita tidak bisa mengambil pendapat ulama yang bervariasi.

Contoh ketika kita melaksanakan hukum Perkawinan, ada macam- macam :
– Hukum Perkawinan menurut madzab Syafi’i
– Hukum Perkawinan menurut madzab Hanafi
– Hukum Perkawinan menurut madzab Maliki
Karena dalam Fiqih muamalah itu juga banyak pendapat, nanti kalau diambil mana yang paling mudah (talfiq) akan menjadi kacau.

Dalam fiqih ibadah kita boleh memilih pendapat yang mudah untuk dilakukan. Umpamanya dalam shalat untuk wudhunya kita memakai Fiqih Imam Hanafi. Ketika ada adzan waktu shalat dhuhur kita mau shalat. Gerakan hati itu sudah termasuk kategori Niat. Ketika wudhu ataupun shalat sudah tidak perlu mengucapkan apapun, karena Niat adalah gerakan hati.

Kalau teori Imam Syafi’i niat harus dilafalkan. Karena itu ketika wudhu harus membaca :
“Nawaitul whudu-a lirof’il hadatsii ashghori fardhon lillaahi ta’aalaa”
Artinya: Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadast kecil fardu karena Allah ta’ala.

Ketika mau shalat pun niat harus diucapkan :
“Usholli Fardlozh dzuhri arba’a roka’aatim mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta’aala”.
Artinya : “Aku niat melakukan shalat fardu zuhur 4 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala”.

Perbedaan terjadi karena di dalam fiqih ada yang namanya Syarat dan Rukun. Imam Hanafi memasukkan niat pada Syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang ada sebelum perbuatan itu berlangsung. Imam Syafi’i memasukkan niat pada Rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang ada pada saat perbuatan itu berlangsung.

Dalam persoalan ibadah, talfiq (mengambil yang mudah-mudah) diperbolehkan. Dalam Fiqih Muamalah hal ini tidak boleh. Karena itu akan rancu dan menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Karena itu hukum-hukum muamalah kemudian pendapat madzab didekatkan.

Contoh dalam persoalan Perkawinan, Imam Hanafi menyatakan bahwa nikah tak perlu wali, karena yang punya hak adalah perempuan itu sendiri. Dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Karena hadits-hadits tentang wali termasuk hadits dhoif.

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.
“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.”

Hanya wanita dibawah umur yang perlu wali untuk menikah.
Namun hadits tadi digunakan oleh Imam Syafi’i . Ini sudah menjadi perbedaan besar. Belum lagi pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa nikah tidak perlu Saksi.

Kalau dalam hubungan Perkawinan kita menggabungkan madzab dan mengambil yang ringan :
– Untuk Saksi memakai madzab Maliki
– Untuk Wali memakai madzab Hanafi
Akhirnya kita menikah tanpa Wali dan tanpa Saksi, jadinya apa? Kumpul Onta.

Untuk menghindari hal semacam itu, maka di Indonesia dijadikan Fiqih Indonesia atau Hukum Islam Indonesia yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam Indonesia. Menjadi Hukum Positif bagi umat Islam Indonesia.
Umat islam Indonesia tidak boleh kembali menggunakan hukum-hukum madzab tertentu.


Hukum Islam Masa Kini

Adalah hukum Islam yang sudah dimasukkan dalam regulasi. :
Perkawinan : KHI Buku 1 dan UU no 1 tahun 1974
Waris : KHI Buku II
Wakaf : KHI Buku III dan UU No 41 Tahun 2004.
Zakat : UU No 23 tahun 2011
Perbankan Syariah : UU No 21 tahun 2008
Tuntunan Haji : UU No 13 tahun 2008.
KHI : Kompilasi Hukum Islam


Hukum Islam Tentang Perkawinan

Ketika sudah menjadi Undang-Undang maka sudah menjadi hukum Positif bagi umat Islam Indonesia.
Ketika kita melaksanakan Perkawinan acuannya harus UU no 1 tahun 1974. Kita tidak boleh menggunakan fiqih Perkawinan madzab Syafi’i atau madzab Hanafi.

Untuk Perkawinan yang dipakai adalah ayat

يٰۤـاَيُّهَا النَّا سُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّا حِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَا لًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَا تَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَا لْاَ رْحَا مَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 1)

Atau ayat lain tentang poligami :

وَاِ نْ خِفْتُمْ اَ لَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَا نْكِحُوْا مَا طَا بَ لَـكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِ نْ خِفْتُمْ اَ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَا حِدَةً اَوْ مَا مَلَـكَتْ اَيْمَا نُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا 

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”- (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 3)

Ayat ini nanti ditetapkan aturannya, bagaimana tentang Perkawinan lebih dari satu isteri.

Haditsnya :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

‘Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).’”(HR Bukhori Muslim)

Perintahnya adalah menikah. Walaupun dari aspek fiqih terjadi perbedaan pendapat apakah menikah itu Wajib, Sunah atau Mubah?


Pengertian Pernikahan

Menurut Imam 4 Madzab :
Akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan dengan seorang perempuan dengan lafaz nikah atau kawin atau lain yang serupa maknanya dengan kedua kata tersebut.

Bahkan Imam Hanafi memperbolehkan nikah itu menggunakan kata Wakaf.
“Saya wakafkan anak perempuanku kepadamu”. Tetapi bagi Imam Syafi’i tidak boleh. Harus dengan lafaz Nikah atau Kawin.

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menjadi rujukan para hakim di Pengadilan Agama, rumusannya :
Akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Ghalidzan untuk mentaati Perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.


Pencatatan Pernikahan

Menurut Imam 4 Madzab :
Ulama Fiqih tidak membahasnya dan tidak ada dalil yang menunjukkannya.
Karena memang masyarakatnya masih sederhana, administrasinya belum tertata dan akibat yang bisa muncul setelah pernikahan itu belum ada persoalan. Sehingga mereka tidak membahas.

Nikah harus dicatat tak ada dalilnya, tetapi kalau transaksi harus dicatat ada dalilnya pada Surat Al Baqarah ayat 282, ayat yang paling panjang di Al Qur’an.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَا كْتُبُوْهُ ۗ 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 282)

Ayat ini berbicara tentang transaksi hutang pihutang. Tetapi sebenarnya transaksi apapun perlu dicatat, termasuk transaksi pernikahan. Transaksi perdagangan juga harus dicatat.

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1 tahun 1974 :
1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Jadi kalau nikah tapi tidak dilakukan menurut hukum agama tidak sah. Maka kalau ada nikah beda agama, salah satu harus merelakan agamanya. Mereka harus memilih salah satu agama, baru nikahnya dianggap sah.

Perkawinan harus dicatat, kalau tidak dicatat maka perkawinannya adalah Perkawinan liar. Perkawinan yang dicatat mempunyai efek yang panjang karena anak yang dilahirkan nanti juga harus dicatat dalam Akta Kelahiran.
Akta Kelahiran dibuat berdasarkan buku nikah.

Jadi kalau masih ada Perkawinan yang tidak dicatat, akibat hukumnya yang rugi adalah pada pihak perempuan. Ini akan merepotkan di kemudian hari ketika terjadi bagi waris, anaknya tidak berhak menerima waris.


Rukun Perkawinan

Menurut Imam Hanafi : Akad, dua pihak yang berakad dan Saksi.
Menurut Imam Maliki : Wali dari wanita, Mahar, Mempelai pria tidak sedang ihram , Mempelai wanita tidak sedang ihram atau iddah, Sighat.
Menurut Imam Syafi’i : Mempelai pria, Mempelai wanita, Wali, Dua Saksi, Sighat.
Menurut Imam Hambali : Mempelai Pria dan wanita, Wali, Saksi.

Kalau orang menikah dibolehkan mengambil beberapa madzab, maka dapat terjadi menikah tanpa wali dan saksi, jadinya kumpul Onta.

Hukum Islam Indonesia Pasal 41 menetapkan Rukun Perkawinan :
– Harus ada calon suami.
– Harus ada calon isteri.
– Harus ada Wali nikah.
– Harus ada dua orang saksi
– Harus ada ijab qabul.

Ini adalah pendekatan dari berbagai madzab. Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perkawinan tidak boleh menggunakan fikih Imam Syafi’i ataupun Imam lainnya.

Syarat Perkawinan

Menurut Imam 4 Madzab :
– Kedua mempelai bukan Mahram
– Kerelaan kedua mempelai (tidak dalam paksaan)
– Ada wali
– Ada saksi

Menurut KHI Pasal 15-18 :
– Calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon isteri minimal berumur 16 tahun. Kalau dibawah umur itu harus ada ijin dari Pengadilan Agama.
– Didasarkan atas persetujuan. Tidak ada orang tua yang mempunyai otoritas memaksa.
– Bagi calon suami dan calon isteri tidak terdapat halangan.
Halangan itu ada yang syar’i yang jelas disebutkan dalam Al Qur’an.


Wali Dalam Perkawinan.

Menurut Imam 4 Madzab :
– Wali Nasab : terbagi dua Wali aqrab (dekat) dan Wali Ab’ad (jauh)
– Wali Mu’thiq (karena bekas budaknya)
– Wali Hakim.

Menurut KHI
– Wali Nasab
– Wali Hakim

Wali menurut Imam 4 Madzab diakomodir dalam KHI.
Wali Hakim adalah Orang yang menjadi Wali dalam kedudukannya sebagai Hakim atau Penguasa.

Wali Nasab dibagi jadi empat kelompok :
Kelompok Pertama : Kelompok kerabat garis lurus ke atas. (Ayah, Kakek dari pihak ayah)
Kelompok Kedua : Kelompok kerabat saudara laki kandung, saudara laki seayah, dan keturunan laki mereka.
Kelompok Ketiga : Kelompok kerabat Paman.
Kelompok keempat : Kelompok saudara laki kandung kakek, saudara laki seayah kakek, dan keturunan mereka.


Perjanjian Perkawinan.

Diatur dalam Pasal 45 KHI tentang :

1. Sighat Taklik Talak (Menggantungkan Talak).

Ketentuannya :
– Isi Taklik Talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Taklik talak biasanya berbunyi :
“Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya …
Tidak akan Menyakiti badan/jasmani isteri saya, ..dst”
Lalu bagaimana jika menyakiti hati?
Menurut theori hukum islam ada mafhum muwafaqah atau Qiyas al-Aulawi yaitu yang tidak disebutkan lebih utama dari yang disebutkan.

– Apabila keadaan yang disyaratkan benar-benar terjadi di kemudian hari , maka talak tidak jatuh dengan sendirinya, tapi sang isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

Maka bila terjadi KDRT talaknya tidak jatuh dengan sendirinya. Meskipun sudah terjadi Perjanjian Perkawinan, tapi harus diajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

– Perjanjian Taklik Talak bukan sesuatu yang wajib.

2. Perjanjian yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Umpamanya calon Perempuan mau menikah dengan calon Laki-laki tapi tidak mau dimadu.
Perjanjian ini kuat, notariil dan boleh dilakukan. Kecuali ketika perempuan tidak bisa mempunyai keturunan maka bisa mengajukan ijin kepada Pengadilan Agama untuk menikah lagi.
Dasarnya adalah kaidah Fiqih :

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati Kecuali Syarat Yang Mengharamkan Suatu Yang Halal Atau Menghalalkan Suatu Yang Haram


Larangan Perkawinan

Menurut Imam 4 Madzab :
Ada Mahram Mu’abbad (haram selama-lamanya) dan ada Mahram Mu’aqqad ( haram temporer).

Mahram Mu’aqqad antara lain :
Ipar , Bibi dari isteri, wanita bersuami, wanita yang belum masuk islam, wanita yang ditalak tiga, wanita pezina sampai dia taubat , wanita yang sedang ihram.

Menurut Pasal 39 KHI Larangan Perkawinan karena :

– Pertalian Nasab :
Dengan wanita yang melahirkannya dan keturunannya. (Ibu)
Dengan wanita keturunan ayah atau ibu (saudara tiri)
Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. (Bibi)

– Pertalian Kerabat Semenda :
Dengan wanita yang melahirkan isteri atau bekas isterinya.(Ibu mertua)
Dengan wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.(Ibu tiri)
Dengan wanita keturunan isteri atau bekas isterinya.(Anak tiri)
Dengan wanita bekas isteri keturunannya. (Anak menantu)

– Pertalian Sesusuan.
Dengan wanita yang menyusuinya dan terus ke atas.
Dengan wanita sesusuan dan terus ke bawah
Dengan saudara wanita sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah.
Dengan wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan terus ke bawah.

Menurut Pasal 40 KHI Larangan Perkawinan karena keadaan tertentu :
– Karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain.
– Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain.
Masa iddah secara de facto adalah tiga kali sucian atau dua kali haid. Maka kalau dia selesai masa iddah de facto tapi masih dalam proses yang belum diputus oleh Pengadilan. Yang digunakan adalah masa iddah secara hukum sesuai Undang-Undangnya.
– Seorang wanita yang tidak beragama islam.
Sekalipun di dalam tafsir boleh menikahi seorang wanita yang tidak seagama. Tapi dalam KHI dilarang menikahi wanita yang tidak beragama Islam.


Kawin Hamil

Menurut Imam Hanafi : Pernikahan tetap sah, baik dengan laki-laki yang menghamili atau tidak, dengan syarat wanita tersebut harus melahirkan terlebih dulu.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

وَاُ ولَا تُ الْاَ حْمَا لِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ 

“Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.” (QS. At-Talaq 65: Ayat 4)

Menurut Imam Maliki : Tidak sah perkawinannya, kecuali dengan laki-laki yang menghamili , dengan syarat mereka harus bertaubat.

Menurut Imam Syafi’i : Pernikahan tetap sah, baik dengan laki-laki yang menghamili atau tidak. Wanita yang hamil karena zina tidak memiliki masa iddah jadi mereka dapat dinikahi meskipun dalam keadaan hamil.
Kalau dia berzina yang dosa adalah perbuatan zinanya. Menikah adalah perbuatan lain.

Imam Syafi’i berpegang pada hadits Aisyah.

Dari Aisyah ra. berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda, “Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal.” (HR Tabarany dan Daruquthuny).

Di Indonesia menurut Pasal 53 KHI mengikuti Imam Syafi’i :
1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
Bila pria yang menghamili meninggal, maka wanita itu boleh dikawinkan dengan laki-laki lain.
2. Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.


Poligami

Poligami Menurut Imam 4 Madzab
Jumhur ulama bersepakat bahwa berpoligami hukumnya adalah boleh (mubah) berdasarkan QS An Nisa ayat 3 tetapi dengan beberapa syarat utama yaitu :
– Suami harus mampu bersikap adil
– Menikah maksimal dengan 4 orang wanita.

Poligami Menurut Pasal 55-58 KHI
– Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus memenuhi syarat utama yaitu mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
– Suami yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
– PA hanya memberikan izin apabila :
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
– Selain itu syarat yang harus dipenuhi adalah :
a. Adanya persetujuan istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin hidup istri-istrinya dan anak-anaknya.


Perceraian

Menurut Pasal 116 KHI :
Alasan Perceraian :
– Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
– Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
– Setelah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lain yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
– Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
– Salah satu pihak mendapat cacat badan
– Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
– Suami melanggar Taklik Talak.
– Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak-rukunan dalam rumah tangga.


Mekanisme Talak

Menurut Imam 4 Madzab perceraian itu langsung menjatuhkan talak kepada istri tiga kali yang disebut Talak Ba’in Kubra.

Mekanisme Talak Menurut Pasal 117 KHI : Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama. Talak ini termasuk kategori Talak Ba’in Sugra.
Tetapi kalau ucapan talak di luar sidang PA, maka talak itu tidak sah. Jadi tidak sembarang tempat sembarang waktu suami bisa menjatuhkan talak.
Talak Ba’in Sugra adalah Talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun masih dalam masa iddah.

Semoga bermanfaat
Barokallohu fikum

#SAK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here