Dr. Abdullah Hehamahua MM

7 Robbiul awwal 1442 / 24 Oktober 2020



Motif Korupsi.

1. Corruption By Human Needs

Ada korupsi by Needs dan menurut pengamatan saya hampir 60% PNS itu korupsi karena Human Need. Karena gaji PNS sangat tidak manusiawi.
Dalam catatan saya kalau PNS yang jujur, satu bulan itu mati tiga kali karena gajinya hanya cukup untuk 10 hari. Bagaimana dia bisa survive, tergantung kreativitas masing-masing.

Kalau misalnya tukang foto copy, hari senin dia ambil 1 rim ada 500 lembar. Dia foto copy ada sisa 10 lembar. Besuk Selasa lagi dia foto copy ambil kertas 1 rim lagi, dia ambil 10-15 lembar. Begitu sampai jum’at sehingga ada sisa 50-60 lembar.

Sisa itu dia jual ke tukang loak. Ada koran bekas, ada majalah bekas dia jual juga. Itu tingkat kreativitas tukang foto copy. Kalau naik lagi jabatannya makin tinggi pula kreativitasnya. Itu disebut dengan Corruption by Needs.


2. Corruption by Greedy

Corruption by Greedy adalah Korupsi karena Serakah. 8 tahun saya Commissioner KPK, saya periksa bahwa Pejabat yang menerima fasilitas dinas : Rumah Dinas, Mobil Dinas, Isteri Dinas, Suami Dinas, dia cukup, tapi dia melakukan korupsi.
Itu Korupsi karena Keserakahan.


3. Corruption by Opportunity

Corruption by Opportunity adalah Korupsi karena Peluang.
Tahun 2005, KPK tangkap hampir semua Comissioner KPU , kalau tidak salah hanya ada 2 orang saja yang tidak ditangkap.

Mereka itu Guru Besar, Profesor, Doktor, karena mereka dosen di Universitas. Tugas mereka di dosen adalah Transfer of Knowledge. Mereka tidak pernah melihat uang 1 M apalagi Trilyunan.

Di KPU ada uang Trilyunan, mereka tidak punya pengalaman teknis dalam Pelaksanaan Pemilu. Sementara Pemilu pada zaman Orde Baru itu Pengusaha datang kepada KPU kemudian kasih 1 M – 2 M selesai.
Mereka yang tidak punya pengalaman teknis kemudian mereka adalah orang -orang yang ada di kampus. Setiap hari di datangi Pengusaha , akhirnya jebol juga.

Bagaimana hukum orang yang mencuri? Dalam Surat Al Maidah, pencuri dihukum potong tangan

Allah SWT berfirman:

وَا لسَّا رِقُ وَا لسَّا رِقَةُ فَا قْطَعُوْۤا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِۢمَا كَسَبَا نَـكَا لًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَا للّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”
(QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 38)

Namun dalam kasus tertentu tidak dihukum potong tangan. Hal ini sesuai dengan hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda :
Ada seorang pencuri unta yang unta itu tidak diikat, maka dia tidak dihudud (potong tangan) melainkan ditahdzir (dihukum dengan Putusan Hakim).
Karena orang itu dari rumah tidak ada niat mencuri. Kemudian di jalan menemukan unta yang jalan-jalan tidak diikat, maka unta itu dia curi.

Dari hadits ini muncullah theori bahwa suatu kemungkaran termasuk Korupsi disebabkan oleh dua hal : Niat dan Kesempatan. Niat adalah domain individu, Kesempatan adalah Sistem yang diberlakukan.

Oleh karena itu maka anggota KPU yang tadi saya katakan, dia tidak berniat. Dia adalah Doktor, Profesor tapi kesempatan itu tiap hari datang kesitu. Maka terjadilah Korupsi karena Peluang.

4. Corruption by Exposing

Corruption by Exposing, Korupsi yang telanjang. Dari Presiden sampai RT, sampai RW sampai Lurah ada Korupsi.
KTP itu kan gratis, tapi kita datang ke Pak RT ada salam tempel lagi, ada segala macam. Ke Kelurahan ngurus KTP itu gratis, tapi ada salam tempel dan seterusnya. Tidak ada lapisan kelompok Instansi yang lepas dari Korupsi. Ini yang disebut dengan Korupsi yang telanjang.


Target Korupsi

1. Material Corruption

Korupsi aslinya adalah materi, apakah Rumah, mobil, isteri, suami, asset atau lahan.

2. Political Corruption

Korupsi yang melalui Kebijakan, Peraturan Perundang Undangan dan seterusnya.
Kita lihat kenapa masyarakat protes tentang Undang-Undang Cipta Kerja.?
Kenapa masyarakat protes tentang Undang Undang Minerba?
Kenapa masyarakat protes tentang Undang Undang Covid-19 ?
Kenapa masyarakat protes tentang Amandemen Undang Undang KPK ?
Karena ini semua Korupsi Politik.

Korupsi Politik adalah Korupsi melalui Kebijakan yang dilihat seakan-akan baik tapi sebenarnya punya tujuan kepentingan tertentu.
Kenapa demikian? Karena 265 anggota DPR Pusat sekarang dari 575 adalah Pebisnis. Karena Pebisnis maka kemudian orientasinya adalah orientasi bisnis.

Hasil Survey KPK tahun 2019, Pilpres dan Pemilu, ditemukan bahwa kalau Caleg anggota DPR Pusat di Pulau Jawa, kalau dia Tokoh maka minimal perlu 1 M. Tokoh itu misalnya A’a Gym, atau misalnya UAS itu Tokoh.
Kalau bukan Tokoh maka dia membutuhkan 10 sampai 50 M.

Problemnya adalah bagaimana dan dari mana mereka punya uang untuk bisa membiayai mereka untuk bisa dipilih menjadi anggota DPR?
Itulah maka kalau mereka Pebisnis orientasinya bisnis. Mungkin mereka akan pinjam uang ke Bank atau Gadai asset dan seterusnya dan setelah terpilih harus dikembalikan.

Kalau mereka tidak Pengusaha, sedangkan untuk mendapat dana mereka dibantu, maka caranya adalah mereka mengganti dengan Undang-Undang yang memudahkan.
Undang-Undang untuk menggantikan dana yang disediakan oleh Pengusaha.

Saya punya pengalaman memimpin di Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan. Pilleg kemarin 2019 ada seorang caleg datang menyerahkan karpet untuk Mushola. Kemudian setelah selesai Pemilu dia tidak terpilih, maka dia datangi Mushola itu untuk ambil lagi karpet yang dia sumbangkan. Jadi sangat transaksional.

Oleh karena itu maka bisa difahami kenapa ada Undang Undang yang merugikan rakyat dan merugikan masyarakat, karena separo dari anggota DPR itu berbisnis.
Tetapi juga karena Cost (biaya) Politik yang tertinggi di dunia itu ada di Indonesia.

3. Intelectual Corruption

Korupsi Intelektual ini dilakukan oleh Ustadz, Ustadzah, Kiyai, Dokter, Dosen, Guru, Romo, Pendeta , seperti Orang-orang Rokhaniawan. Yaitu mereka yang punya informasi , punya data, punya Ilmu , punya pengetahuan, didiamkan, ditutupi disalah- gunakan untuk kepentingan Pribadi atau Kelompok Tertentu.

Seperti itu yang kemudian hari ini terjadi, ada Kiyai mengatakan bahwa Covid-19 dalam keadaan darurat, maka vaksin yang tidak halal bisa dipakai.
Bayangkan, kalau itu keadaan darurat mestinya Pilkada tidak perlu!
Ternyata Pilkadanya bisa jalan, berarti bukan darurat. Sehingga Covid-19 tidak bisa dipakai untuk menghalalkan barang haram dari China.

Dalam Al Qur’an jelas tentang kedaruratan. Bila kamu di dalam hutan kamu tidak ada makanan lain selain babi dan bila tidak makan babi itu kamu mati. Maka baru kamu boleh makan sedikit. Maka itulah bila kita pergi ke tempat yang tak jelas kita harus membawa bekal.


Solusi Sebagai Penutup

Jalan keluarnya adalah sesuai dengan Hadits, kita perhatikan NIAT dan KESEMPATAN harus kita perbaiki.

1. Perbaiki Niat adalah Perbaiki Pendidikan.

Berarti kita perbaiki Pendidikan, yaitu Pendidikan Rumah , Pendidikan Sekolah dan seterusnya.
Salah satu hikmah dari adanya Covid-19 adalah ternyata kita harus kembalikan Pendidikan ke rumah : “Baiti Jannati”.
Pendidikan rumah adalah Pendidikan yang utama dan Ibu adalah guru yang pertama.

Pendidikan kita adalah :
Kepada anak-anak kita adalah bagaimana menjadikan mereka anak-anak yang sholeh/sholehah.
Ketika memilih calon isteri dan suami adalah memilih yang sholeh/sholehah.
Ketika hamil memberikan makanan dan minuman yang halal dengan do’a do’a segala macam ketika lahir.
Berarti Pendidikan kita, harus kita perbaiki.


2. Perbaiki Kesempatan adalah Perbaiki Sistem.

Ketika saya di KPK , ditugaskan oleh Pimpinan. Tahun 2005 saya menyusun Reformasi Birokrasi.

Maka untuk reformasi birokrasi itu saya menyusun 4 pilar.

1. SDM.

1.1. Kita kekurangan Tenaga Kompeten

Karena dari 3,7 juta PNS menurut Menpan waktu itu , tidak sampai separo (35%) pegawai fungsional.
Pegawai Fungsional yang dari mereka itu tidak punya kompetensi. Ini bahaya sekali. Padahal yang disebut Pegawai Fungsional itu harus punya kompetensi.

Best Practice di dunia, Pegawai Fungsional itu harus 70%. Pegawai administrasi 30%. Tetapi data di lapangan di Indonesia dari 3,7 juta PNS itu 65% adalah Pegawai administrasi dan hanya 35% Pegawai Fungsional.
Berarti di Indonesia terbalik.

Bagaimana penangan masalah ini ?

1.2. Allah Memerintahkan kita untuk Kompeten

Wahyu pertama yang diturunkan melalui Rasulullah SAW, bagi seorang muslim bukan kewajiban shalat, bukan kewajiban Puasa, bukan kewajiban Zakat, bukan kewajiban Haji atau yang lain, tetapi kewajiban Belajar.

Allah SWT berfirman:

اِقْرَأْ بِا سْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۚ (1) خَلَقَ الْاِ نْسَا نَ مِنْ عَلَقٍ ۚ (2) اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَ كْرَمُ ۙ (3) الَّذِيْ عَلَّمَ بِا لْقَلَمِ ۙ (4) عَلَّمَ الْاِ نْسَا نَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ (5)

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan,
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-‘Alaq 96: Ayat 1-5)

Lima ayat ini adalah tentang Perintah Pendidikan. Tetapi kenapa Pendidikan kita hari ini gagal? Kita punya ratusan sekolah, bahkan ribuan dari Madrasah Ibtidaiyah sampai UIN, dari SD sampai Universitas, tetapi Pendidikan kita seperti ini karena kita tidak menjadikan 5 ayat wahyu Pertama sebagai Silabus, Kurikulum dan Methode Pendidikan.

Oleh karena itu kita harus kembali kepada Pendidikan Robbani dengan 5 ayat ini, maka in syaa Allah SDM kita bisa dibenahi.


2. Remunerasi

Tadi sudah saya katakan bahwa gaji PNS itu tidak manusiawi. Cukup hanya untuk 10 hari saja. Bagi orang yang tidak jujur dia bisa macam-macam. Tapi bagi orang yang jujur dia segitu. Remunerasi harus dinaikkan, tapi secara bertahap. Karena keuangan negara terbatas.

Bagaimana cara kita menaikkan? Gaji PNS yang layak itu minimal 100%.
Saya ingin memberikan ilustrasi :
Anak saya ketika menjadi asisten dosen di ITB pertama kali, kemudian dia terima gaji.

Waktu di Malaysia dia baru lulus S1, belum berpengalaman, dia bekerja dan terima gaji 1.700 Ringgit ( 6 Juta Rupiah). Sekarang dia lulus S2 dari ITB dan Belanda, tapi gajinya cuma 1,5 juta Rupiah. Itupun masih dipotong pajak.
Akhirnya kepadanya saya harus memberi subsidi tiket kalau dia pulang.

Sekarang dia sudah S3, gajinya sudah naik, mungkin sekitar 5 jutaan.
Istrinya yang sama-sama kuliah di Malaysia, S3 dengan nol pengalaman gajinya 5.000 Ringgit (20 Juta Rupiah) Ini perbandingan sama-sama S3. Padahal Malaysia dengan Indonesia kan tetangga saja. Karena itu gaji harus dinaikkan.

Ada yang tanya dari mana uang untuk membayar Kenaikan gaji? Kita menutupi kebocoran. Menurut Prof Sumitro, kebocoran setiap tahun itu 30%. Kebocoran ini harus diselamatkan, kita berikan pada biaya Pendidikan, kita tingkatan gaji Karyawan.

3. IT (Information Technology)

Karena tanpa IT, KPK tidak bisa menangkap Ketua DPR. KPK tidak bisa menangkap siapa-siapa. IT memang mahal, tapi harus diproses.

Kalau kita perhatikan Surat Al Alaq ayat 1-5 tadi, Allah SWT mengajarkan dengan perantaraan Qalam.
Qalam itu pada waktu saya SD, alat tulis itu disebut dengan Qalam, dari Grip, kemudian waktu SMP memakai Pensil, ketika SMA memakai Pena. Ketika Universitas , dosen sudah memakai white board. Tahun 1980 an sudah mulai memakai Komputer. Dan sekarang semua sudah memakai laptop. Itu semua adalah Qalam.

Hari ini negara yang menguasai Qalam, menguasai IT, mereka menguasai dunia. Maka ini harus dikembangkan sehingga memperpendek jarak birokrasi, pengontrolan lebih besar dan efisiensi akan lebih baik.

4. Pengelolaan Aset Negara.

Saya sudah keliling Indonesia dan saya tidak menemukan satu daerah yang tidak mempunyai potensi. Persoalannya adalah bagaimana Pemerintah Daerah dan DPRD mengeksplorasi potensi itu.

Kalau empat hal ini : SDM, Remunerasi, IT dan Pengelolaan Aset Negara ini dilaksanakan dengan baik maka saya optimis 25 tahun lagi masyarakat madani akan tercapai pada tahun 2045, bila tidak maka bisa saja terjadi 3 hal tadi : Bisa hilang dari Peta Bumi, Terpecah menjadi beberapa negara baru, atau menjadi jajahan Negara Super Power.

Semoga bermanfaat
Barokallohu fikum

#SAK




LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here