Dr. Abdullah Hehamahua MM

7 Robbiul awwal 1442 / 24 Oktober 2020



Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa

Saya menggunakan kata jihad dalam pengertian kerja keras, bukan qital atau perang fisik. Karena korupsi itu sedemikian rupa sehingga tanpa kerja keras di semua Lapisan, di semua Propinsi, di semua Komponen tidak bisa dilaksanakan.

Saya sengaja sampaikan kepada teman-teman disini yang sebagian alumni HMI karena pengalaman saya 8 tahun lebih di KPK, yang banyak ditangkap di KPK itu memang mayoritas teman-teman. Maka saya merasa teman-teman alumni HMI perlu mengetahui korupsi itu.

Kenapa kita harus jihad, karena korupsi itu termasuk apa yang disebut dengan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), sebab :

1. Korupsi itu bersifat Trans Nasional.


Korupsi itu tidak hanya terjadi di satu Kementrian saja, di satu Pemerintah Daerah saja, di satu Perusahaan saja atau satu negara saja ,tapi bersifat Trans Nasional di seluruh dunia.

Kita ingat beberapa tahun lalu ada berita di Panama Papers yang memberitakan tentang ratusan orang Indonesia yang Saham atau Duitnya disimpan di luar Negeri.

Saya punya pengalaman beberapa tahun di Singapura saya menemukan Mall dan Hotel yang juga punya orang Indonesia. Itu juga merupakan tanda bahwa korupsi itu merupakan suatu hal yang bersifat Trans Nasional.

2. Korupsi itu Pembuktiannya Sukar.

Kita tahu bahwa dalam Pidana Umum orang meninggal sekian tahun, kemudian untuk kepentingan penegakan hukum makamnya kemudian digali, jenazahnya diautopsi dan bisa diketahui meninggalnya wajar atau tidak wajar.

Tapi kalau korupsi itu sukar, dengan jari tangan sendiri, tekan di laptop, komputer atau HP kemudian transfer sekian juta atau sekian ratus juta kepada seseorang, kemudian di delete selesai.

Oleh karena itulah maka ada PPATK yang mempunyai tugas untuk “tracing”, mengikuti kemana uang itu bergerak. Kalau tidak, tidak bisa mengetahui seseorang melakukan korupsi dalam bentuk misalnya Transfer dan seterusnya.

3. Korupsi Berdampak Luar Biasa

Dampak korupsi tidak hanya tentang kerugian keuangan negara, tidak hanya kerugian Perekonomian Negara, tapi bisa sampai pada keluarga bisa berantakan karena korupsi.

Tahun 2007 -2008 KPK menangkap seorang anggota DPR Pusat dan kemudian setelah dipenjara, 6 bulan kemudian isterinya minta cerai. Karena suami dipenjara beberapa tahun dan isterinya masih muda dan juga cantik. Dia berfikir, ngapain saya nganggur berapa tahun nunggu suami di Penjara? Jadi korupsi juga sampai mengobrak-abrik keluarga, rumah tangga, Sanak saudara dan seterusnya.


Dampak Korupsi

Indonesia ini kalau korupsinya tidak diberantas bisa mengakibatkan 3 kemungkinan :

1. Indonesia bisa hilang dari Peta Bumi.
2. Indonesia bisa menjadi beberapa negara baru.
3. Indonesia bisa menjadi negara jajahan dari negara Super Power.

Kalau kita bisa mengantisipasi tiga indikator itu maka in syaa Allah bisa menjadi masyarakat Madani.

Bagaimana indikator dampak korupsi itu?

1. Indonesia bisa hilang dari Peta Bumi.

Kalau kita membaca Surat Al Qamar, bagaimana Allah mengisahkan kembali bagaimana Allah menghancurkan Kaum Bani Ad, Kaum Bani Tsamud, kaum Bani Nuh dan beberapa kaum yang lain karena kemaksiatan yang mereka lakukan.

Kita lihat bagaimana kemaksiatan di Negeri ini. Sekarang ini kemaksiatan di Indonesia ini subur sekali. Kita ingat beberapa tahun lalu di Gili yang disitu merayakan hari apa dengan hanya pakai bikini. Kemudian Allah berikan sangsi hancurkan itu satu pulau di NTB.

Kemudian di Sulawesi Tengah, bagaimana kita lihat di Youtube ada satu kampung dihancurkan oleh Allah seperti bubur. Itu adalah pusat dari homosex terbesar di Indonesia timur.
Begitu juga belasan tahun lalu di Aceh. Sebelum Tsunami Aceh , ada tari telanjang di satu tempat dan satu pekan kemudian terjadilah Tsunami Aceh.

Jadi apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al Qur’an dalam Surat Al Qomar sudah terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Kalau bapak ibu membuka webnya Kementerian Kelautan dan Perikanan maka disana disebutkan bahwa Tahun 2030 ada 3000 pulau di Indonesia hilang. Itu data-data dari Kementerian. Karena kerusakan- kerusakan alam yang dilakukan oleh masyarakat.

Ketiga ribu pulau itu adalah Pulau Seribu, Kemudian dari Madura ke NTT sana. Kemudian Pulau Selayar di dekat Sulawesi Selatan. Jakarta juga kena kalau misalnya Pulau Seribu kena. Itu tanpa reklamasi, apalagi sekarang dengan reklamasi.

Itu adalah ilustrasi apabila Indonesia hilang dari Peta Bumi. Mudah-mudahan tidak terjadi.


2. Indonesia bisa menjadi beberapa negara baru.

Kita lihat bahwa Aceh, Papua Barat, Sulawesi Utara sewaktu-waktu mereka bisa minta merdeka. Papua Barat apalagi.

Salah satu penyebab karena korupsi.
Kita lihat bahwa gap antara tingkat kemiskinan di Jakarta dengan di Papua Barat. Di Jakarta gap antara orang kaya dan orang miskin 3,5%. Jadi orang miskin di Jakarta 3,5%. Di Papua Barat orang miskin 33%.
Jarak antara orang kaya dan orang miskin 33%.

Maka orang Papua Barat akan selalu berusaha supaya mereka bisa menikmati Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam yang terbesar ada di Papua, tetapi mereka tidak kebagian. Ini kondisi yang kalau Pemerintah tidak hati-hati untuk mendekatkan gap antara Jakarta dan Papua, dari 33 ke 25, 20, 15% dan seterusnya.

Apabila hal ini tidak bisa maka tidak mustahil bahwa Papua Barat bisa lepas. Apalagi sekarang kita tahu di Australia, armada Amerika sudah standby disana dan diperbatasan Papua Nugini. Sewaktu-waktu mereka bisa masuk.

Kalau mereka ditakdirkan tidak merdekapun , hari ini sadar atau tidak kita sudah merupakan Negara Federasi karena Korupsi.

Dalam sila ke 4 Pancasila disebutkan bahwa Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Sila ke 4 Pancasila itu menyatakan bahwa kita memilih wakil kita di dalam Pemilu, kemudian wakil itu memilih Pemimpin kita / Presiden di dalam MPR. Memilih Gubernur di tingkat 1 , memilih Bupati dan Walikota di DPRD tingkat II.

Tetapi ketika amandemen UUD 1945 tahun 2002 bukan rahasia lagi bagaimana karung-karung dolar dibawa ke Senayan sehingga kemudian UUD 45 itu dirombak habis-habisan. Sehingga hari ini kita saksikan negara kita seakan-akan sudah Federasi.

Dulu seorang Bupati / Walikota tidak bisa langsung ke Jakarta tanpa ijin Gubernur. Hari ini tidak. Hari ini semua Bupati dan Walikota dari mana saja bisa langsung ke Jakarta berhubungan dengan Menteri atau dengan Presiden. Karena dia merasa bahwa dia bukan bawahan dari Gubernur. Dia dipilih langsung dalam Pilkada.

Inilah yang yang saya sebut kemudian dalam pembahasan berikutnya dengan Korupsi Politik (Political Corruption) .
Korupsi Politik adalah korupsi yang dilakukan melalui Kebijakan Peraturan. Pemilu, Pilpres, Pilkada yang seakan bertujuan baik tapi sebenarnya untuk kepentingan golongan-golongan kelompok tertentu.


3. Indonesia bisa menjadi jajahan dari negara Super Power.

Hutang luar negeri.

Hutang luar negeri kita pada tahun 2010 sebesar 1.717 Trilyun. Dan itu harus dibayar dalam 3 termyn : 2011-2015, 2016-2020 dan 2021-2041.

Pertanyaannya adalah apakah tahun 2041 hutang kita tahun 2010 lunas? Belum tentu lunas karena ada hutang baru.

Hutang baru kita tahun 2011 adalah 1.818 Trilyun. Hutang kita tahun 2012 sebesar 1.200 Trilyun. Hutang kita tahun 2013 sebesar 2.013 Trilyun, Hutang kita tahun 2014 sebesar 3.015 Trilyun, terus sampai terakhir tahun 2020 Hutang kita 7.000 Trilyun.

Hutang-hutang kita yang setiap tahun itu, yang terakhir 7.000 Trilyun setiap tahun dalam APBN-P ada bunga hutang rata-rata 100 Milyard tiap tahun pada waktu SBY.

Tetapi pada zaman Jokowi sekarang, terakhir pada tahun 2019, 225 Milyard hanya untuk membayar bunga hutangnya saja. Sehingga hari ini tahun 2020 untuk kita membayar bunga hutang kita sebesar 225 Milyard kita harus pinjam hutang baru.

Hutang baru untuk membayar bunga hutang, belum pokok hutangnya.
Itulah sebabnya di dalam Al Qur’an dinyatakan haram hukumnya riba.

Allah SWT berfirman:
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Kita secara tidak sadar, lupa betapa dahsyat pengaruh riba.

Rasulullah SAW Bersabda :
“Riba Itu ada 73 Pintu Dosa. Yang Paling Ringan Adalah Semisal Dosa Seseorang Yang Menzinai Ibu Kandungnya Sendiri. Sedangkan Riba Yang Paling Besar Adalah Apabila Seseorang Melanggar Kehormatan Saudaranya.” (HR. Al Hakim Dan Al Baihaqi)

Menzinahi orang lain saja masuk neraka, apalagi menzinahi ibu kandung sendiri. Itulah kenapa kita sekarang tidak mendapat keberkahan.

Kita punya minyak, kita punya Petroleum, kita punya emas, kita punya berlian, kita punya apa saja, kita punya Pohon apa saja segala macam tapi tidak dapat berkah.

Coba kita bandingkan dengan Arab Saudi. Dia cuma punya 1pohon saja, namanya pohon kurma. Kita punya pohon ratusan bahkan ribuan. Dia punya minyak, cuma satu tambang minyaknya. Kita punya tambang luar biasa.

Di Arab Saudi tidak ada biaya sekolah dari SD sampai Universitas, semua pengobatan gratis. Tidak ada Pajak Penghasilan, tidak ada Pajak Kendaraan, tidak ada Pajak Bumi dan Bangunan.

Tol sepanjang ribuan Kilometer di Arab Saudi itu semua gratis. Salah satu sebabnya oleh karena mereka memperoleh berkah. Berkah satu kurma dan berkah satu tambang minyak. Kita ratusan Tambang dan ribuan Pohon tapi tidak mendapat berkah.

Ini secara garis besar saya katakan tentang dampak dari korupsi kita bisa menjadi satu negeri jajahan dari satu negara Super Power.


Banyak Yang Bukan Milik Kita

Perhatikan apa yang tidak kita impor sekarang. Kita menggunakan XL, kita menggunakan Telkomsel, terus kita menggunakan provider apa lagi, semuanya ada tiga. Itu bukan punya Indonesia. Itu punya Singapura, punya Malaysia dan kepunyaan Qatar. Hati-hati, kondisi kita seperti itu.

Pabrik Semen kita, apakah Cibinong ataukah Semen Padang segala macam, itu sudah dimasuki Perusahaan-perusahaan asing.
Ibu-ibu yang mengasih susu SGM kepada anaknya, sekarang ini sudah bukan punya Indonesia 100% lagi, sudah dibeli oleh Belanda. Minum Teh Sari wangi yang setiap pagi itu sudah bukan punya Indonesia 100% lagi.

12 dari 20 Bank Umum yang ada di Indonesia sudah masuk asing di dalamnya. Inilah yang menunjukkan tentang betapa kita sudah dijajah oleh asing.

Yang terakhir sudah ada MOU antara BI dengan Bank China bahwa transaksi antara Pemerintah China dengan Pemerintah Indonesia tidak lagi menggunakan Dollar, tetapi sudah menggunakan Yuan dan Rupiah.
Hal itu baru bulan lalu, menunjukkan bahwa kita sudah ada dalam cengkeraman Amerika dengan China. Kronisnya luar biasa.


Korupsi Itu Apa?

Korupsi secara terminology banyak sekali : Sesuatu yang jelek, sesuatu yang merusak, sesuatu yang menjelekkan dan seterusnya.

Tetapi dalam UU nomer 31 Tahun 1999
Juncto UU nomer 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, disana disebutkan ada 30 Perbuatan Korupsi, yang akan saya sebutkan hanya 7 Keluarga Besar Korupsi :

1. Perbuatan/ Tindakan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara

Ini perlu dijelaskan karena ada seorang tokoh Partai yang ditangkap KPK sekitar tahun 2007-2008, kemudian mereka complain : “Kenapa yang bersangkutan tidak terima uangnya tapi dia ditangkap?”.

UU tidak mengatakan uangnya harus diterima atau tidak. Pasal 2 ayat 1 , UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa :
Telah terjadi tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ perekonomian Negara. Yang mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain atau Korporasi jatuhlah hukuman bla.. bla.. bla.

Jadi pasal ini mengatakan bahwa hasil korupsi tidak harus anda nikmati, tidak harus anda ambil. Tapi Prinsip yang pertama terjadi kebijakan yang bertentangan, melawan hukum.

Kedua, mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian Negara. Maka kemudian kerugian Negara itu bisa dinikmati oleh seseorang, orang lain atau korporasi. Itu sudah korupsi, sehingga meskipun tidak menerima uang dia harus dihukum. Dan itu sekitar 5 tahun sampai 10 tahun.

Oleh karena itu jika menjadi Pejabat Publik agar hati-hati. Jangan sampai kebijakan yang dibuat bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang ada dan kemudian menimbulkan kerugian keuangan Negara.

2. Penyuapan.

Penyuapan ada yang aktif dan ada Penyuapan pasif.

Penyuapan Aktif misalnya kita datang ke instansi layanan Publik mau mengurus SIM, STNK, BPKB atau Ijin Usaha atau apapun segala macam lalu kita kasih amplop 1 juta, 2 juta, 5 juta misalnya, itu Penyuapan Aktif.

Penyuapan Pasif misalnya dalam Kampanye pidato kita menjanjikan kalau terpilih jadi anggota DPRD atau Bupati maka akan saya kasih satu rumah, atau mobil ataupun materi lain. Itu sudah termasuk dalam Pasal KUHP disebut dengan Janji.

3. Penggelapan.

Penggelapan adalah sesuatu yang ada pada tangan kita diamanatkan, tapi kemudian kita gunakan untuk Pribadi kita tanpa sepengatuan atasan atau Instansi.

Misalnya HP milik kantor dan diamanatkan kepada kita , lantas dibawa pulang untuk kepentingan pribadi tanpa ijin, namanya Penggelapan.

Tapi kalau HP milik orang lain dibawa pulang tanpa ijin untuk dimiliki, maka itu namanya Pencurian. (KUHP 362)
Penggelapan biasanya dilakukan oleh Bendahara Kantor, Bendahara Perusahaan yang memakai uang simpanan milik Kantor.

4. Pemerasan.

Ada pemerasan aktif dan ada pemerasan pasif.

Pemerasan aktif misalnya ketika kita datang di Kantor Layanan Publik, katakan kita mengurus Paspor di Kantor Imigrasi, terus Petugas imigrasi bertanya :
“Mau jalan tol atau jalan biasa…?”
“Jalan tol itu bagaimana. ?”
“Hari ini selesai, bayarnya 2 juta”.
Itu Pemerasan Aktif.

Kalau pemerasan pasif itu adalah bagaimana kita dibuat sedemikian rupa sehingga akhirnya mau tidak mau kita harus memberi, karena mungkin kita ada perlu lain, ada keluarga yang sakit dan kalau kita ikuti prosedur mereka prosesnya lama berhari hari.

Contohnya, saya jam 07. 30 sudah datang di Kantor Layanan Publik. Jam 08.00 Kantor buka dan kita antri, serahkan file.

Tapi setelah lama satu jam tidak dipanggil-panggil. Anehnya ada yang baru 10 menit sudah dipanggil. Saya tanya ke yang lain, ternyata harus memasukkan amplop dalam file. Setelah kemudian saya tambahkan amplop, satu menit kemudian saya dipanggil.

Bahasa Betawinya : “Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? “. Itu yang disebut Pemerasan Pasif.

5. Perbuatan Tidak Jujur.

Kalau kita naik mobil dari Jakarta ke Bogor lewat Tol Jagorawi, terasa beda dengan Jakarta ke Bandung lewat Tol Cipularang.

Di Tol Jagorawi kalau capai kita bisa tidur. Tol Jagorawi dikerjakan Korea Selatan dengan Prosedur ketat. Kualitasnya baik tidak bergelombang.
Tol Cipularang itu minta ampun. Setiap bulan ada perbaikan jalan. Kenapa ? Karena pemborongnya orang Indonesia dan pelaksananya juga Indonesia. Jadi memang beda betul.
Itulah Perbuatan Tidak Jujur dalam proyek-proyek Nasional.

Di Palembang ada jembatan Musi yang dibangun pada tahun 60 an. Jembatan itu masih kokoh sampai sekarang.
Di Kalimantan Timur ada jembatan yang baru 10 tahun sudah ambruk. Jadi beda sekali, karena pada zaman dulu korupsinya ada tapi kecil. Kalau sekarang korupsinya secara telanjang.

6. Konflik Kepentingan

Konflik Kepentingan itu seperti kertas tisu yang sangat tipis. Hampir tidak dapat dibedakan karena saking tipisnya Konflik Kepentingan.

Di Semarang misalnya ada Pilkada. Bila kita calon Walikota dan sedang kampanye, dalam kampanye mengundang Gubernur Jateng.

Meskipun Gubernur tidak ngomong apapun tapi mendampingi kampanye kita dan kemudian kita terpilih, maka menurut ketentuan telah terjadi Konflik Kepentingan karena masyarakat berasumsi Gubernur mendukung kita. Sehingga masyarakat memilih kita. Sedemikian itu betapa tipisnya Konflik Kepentingan, sehingga disini sangat diperlukan nurani.

7. Gratifikasi

Gratifikasi ini serius karena dalam Pasal 12B UU no 39 tentang Korupsi disebutkan :
Gratifikasi adalah penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara dan PNS yang dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas.

Misalnya kita setiap bulan menerima gaji lalu menerima sesuatu diluar gaji itu dalam pelaksanaan tugas adalah Gratifikasi. Maka kemudian UU mengatakan : Kalau terima itu harus lapor ke KPK dalam waktu 30 hari. Kalau sudah lewat 30 hari tidak dilaporkan maka kemudian itu akan dianggap sebagai Suap.

Tapi kalau sebelum 30 hari dilaporkan maka KPK akan menyelidiki apa ada hubungannya dengan Tugas atau tidak. Kalau ada hubungan dengan Tugas akan disita. Kalau tidak ada maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

UU menyatakan kalau nilainya 10 juta ke atas maka yang Penerima harus membuktikan kepada KPK bahwa itu bukan suap. Kalau nilainya dibawah 10 juta sampai 1 Rupiah maka jaksa KPK akan membuktikan bahwa itu Suap.

Karena itu maka orang KPK kalau berangkat kemana-mana, ke daerah sosialisasi , dia membawa bekal air mineral karena air mineral ada harganya. Sehingga ketika dia dalam tugas tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh diantar atau dijemput karena sudah ada dalam SPJ dia.

Ini penting sekali karena ada 3,7 juta PNS. Dari 3,7 juta PNS itu setiap lebaran, pengalaman saya selama 8 tahun di KPK tidak lebih dari 100 orang yang melapor bahwa mereka menerima parsel Lebaran. Padahal kita tahu bahwa PNS menerima parsel.

Padahal laporan itu sederhana, mereka tak perlu datang ke KPK untuk melapor, mereka cukup melaporkan secara online bahwa telah menerima parsel, yang nanti akan dijawab oleh Direktorat Gratifikasi : Apakah parsel itu boleh diterima atau tidak bisa diterima.

Bila tidak bisa diterima nanti akan ada pertanyaan Berapa nilainya Parsel? Kemudian akan diminta transfer ke Rekening KPK dan parsel itu dapat dimiliki.


Bentuk Gratifikasi

1. Semua tiket gratis.


Apakah itu Pesawat , kapal laut , bis atau kereta api. Semua tiket gratis adalah Gratifikasi yang harus dilaporkan.

Persoalannya adalah PNS sebagai Penyelenggara Negara dalam APBN ada SPJ sudah diatur, diberi tiket dan seterusnya. Tapi kemudian mungkin karena teman atau simpati lalu memberi tiket tambahan. Tiket tambahan itu gratifikasi.

2. Semua Pengobatan Gratis

Pengobatan gratis bisa masuk gratifikasi. PNS mempunyai BPJS yang tidak perlu dilaporkan. Tetapi ada penyakit yang itu merupakan batas quota BPJS. Maka kemudian kalau yang diluar batas quota itu biaya sisanya ditanggung oleh orang lain, maka sisa selisih itu harus dilaporkan ke KPK.

3. Fee

Kalau misalnya rumah sederhana di Semarang harganya 400 juta. Kemudian dalam Pemasaran ada discount misal 1%. Kalau discount ini diperlakukan secara umum maka tidak perlu dilaporkan. Tetapi karena ada seorang Pejabat membeli, dia diberi discount 3%. Selisih discount ini harus dilaporkan ke KPK karena itu berkaitan dengan jabatan (konflik kepentingan).

Demikian juga ketika kita simpan uang di Bank, rate resmi misalnya 4%. Tetapi karena kita Pejabat diberi 4,5%.
Selisih 0,5% itu adalah Gratifikasi yang harus dilaporkan ke KPK.
Begitu juga kalau kita pinjam uang dari Bank, misal rate resmi 8%, tetapi karena kita Pejabat dikasi 7,5%. Selisih rate tadi adalah Gratifikasi yang harus dilaporkan ke KPK.

Kata Undang -Undang : dan lain-lain. Artinya dalam bahasa Indonesia tidak terbatas. Saya ditanya oleh wartawan, bagaimana menafsirkan dan lain-lain. Saya katakan : Tanyakan pada nurani, merasa nyaman atau tidak menerima itu? Kalau merasa nyaman silahkan, kalau merasa tidak nyaman maka laporkan pada KPK


BERSAMBUNG
BAG 2. MOTIF KORUPSI



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here